Banyuasin, ArmadaBerita.Com – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menjadi respons atas semakin kompleksnya tantangan inflasi pangan, termasuk dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakter komoditas pangan yang bersifat musiman.
Pendekatan GPIPS dirancang lebih inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, program ini juga diarahkan untuk memperkuat struktur pasokan pangan nasional secara menyeluruh.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyampaikan komitmen tersebut dalam pelaksanaan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2). Menurutnya, Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi kebijakan dengan pemerintah daerah.
Secara nasional, inflasi tahun 2025 tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1 persen. Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pengendalian inflasi pangan secara konsisten agar tetap berada pada kisaran 3–5 persen sesuai arahan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Ricky menjelaskan, terdapat tiga strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional.
Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah dan antarwaktu.
Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menjaga stabilitas harga melalui efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik.
Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan data neraca pangan untuk kerja sama antardaerah serta penguatan peran BUMD dan perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Ricky.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Ia menyebut inovasi digital seperti SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) telah memperkuat ekosistem pangan daerah.
Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. Provinsi ini juga menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Program baru ini membawa tiga pembaruan utama, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin pasokan pangan di tengah cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Pelaksanaan GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Pertama, penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional melalui stabilisasi harga, distribusi pasokan regional, dan manajemen risiko inflasi. Kedua, penguatan produksi pangan berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen sebagai antisipasi cuaca ekstrem. Ketiga, percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana melalui penguatan sinergi lintas satuan tugas.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian pelaksanaan GPIPS Nasional yang selanjutnya akan digelar di wilayah Jawa, Bali–Nusa Tenggara, Sulawesi–Maluku–Papua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga diisi dengan dialog bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pengiriman truk komoditas melalui skema kerja sama antardaerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi dalam mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
