Langkat, ArmadaBerita.Com – Penyaluran bantuan bagi korban banjir bandang di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, menuai sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan bantuan yang dinilai tidak merata sehingga memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat terdampak.
Seperti yang dialami, Rudiyah dan beberapa warga lainnya di sana. Kepada wartawan, Jumat (10/4/2026), ia mengungkapkan bahwa seluruh barang miliknya rusak setelah terendam banjir. Ia berharap pemerintah segera melakukan pendataan ulang agar bantuan dapat diberikan secara adil kepada seluruh warga yang benar-benar terdampak
Diktahui, banjir bandang yang terjadi pada 28 November 2025 lalu mengakibatkan ribuan kepala keluarga terdampak. Pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai Rp3 juta per kepala keluarga untuk isi hunian serta dana stimulan Rp5 juta. Dengan demikian, sebagian warga menerima total bantuan sebesar Rp8 juta per kepala keluarga.
Namun, tidak semua korban mendapatkan bantuan tersebut. Warga yang tidak menerima bantuan menilai pendataan korban belum dilakukan secara menyeluruh, meskipun mereka juga terdampak langsung oleh bencana. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakadilan dan gejolak sosial di lingkungan masyarakat.
Selain bantuan tersebut, pemerintah juga menyalurkan dana Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari yang dicairkan setiap tiga bulan. Akan tetapi, pencairan bantuan sosial yang dinilai tidak merata semakin memperkuat keluhan warga karena tidak semua korban memperoleh hak yang sama.
Data di lapangan menunjukkan jumlah korban dari beberapa desa disebut mencapai lebih dari 3.000 kepala keluarga. Namun, yang dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Langkat hanya sekitar 2.530 kepala keluarga. Wilayah yang masuk pendataan antara lain Desa Sekoci, Desa Bukit Mas, Kelurahan Bukit Kubu, dan Kelurahan Kampung Lama.
Sementara itu, sejumlah wilayah lain di Kecamatan Besitang juga disebut terdampak, tetapi belum seluruhnya terakomodir dalam pendataan penerima bantuan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait mekanisme penetapan penerima bantuan yang dinilai belum transparan.
Warga juga mempertanyakan kriteria penilaian tingkat kerusakan rumah, baik kategori rusak berat, sedang, maupun ringan. Perbedaan penilaian tersebut menyebabkan sebagian warga merasa kondisi kerusakan yang mereka alami tidak diperhitungkan secara adil.
Selain kerusakan bangunan, banyak perabot rumah tangga dilaporkan rusak total akibat banjir. Lemari, tempat tidur, televisi, kulkas, hingga peralatan elektronik lainnya tidak dapat digunakan kembali. Bahkan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil milik warga turut mengalami kerusakan.
Masyarakat berharap pemerintah melalui instansi terkait melakukan verifikasi ulang dan pendataan secara menyeluruh serta transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh korban memperoleh bantuan tepat sasaran sekaligus mencegah konflik sosial di tengah masyarakat.
