Medan, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyiapkan insentif tambahan bagi kepala desa yang berhasil memperoleh sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat desa, terutama di daerah rawan banjir dan longsor.
Kebijakan tersebut diumumkan Bobby saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Medan, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir 2025 menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam menyelamatkan warga saat kondisi darurat.
“Bila kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana, paling tidak kita harus bisa menyelamatkan jiwa. Karena itu kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat akan diberikan insentif,” sebut Bobby.
Ia menilai, investasi pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa jauh lebih efektif dibanding hanya berfokus pada penanganan pascabencana. Aparatur desa yang memiliki keterampilan pencarian dan pertolongan dinilai dapat menjadi garda terdepan saat bencana terjadi sebelum bantuan dari luar tiba di lokasi.
Bobby turut mencontohkan pengalaman saat meninjau salah satu wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan pada akhir 2025. Meski lebih dari separuh kawasan tersebut mengalami kerusakan, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Menurut Bobby, kepala desa setempat mengaku pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan evakuasi serta langkah mitigasi ketika bencana melanda.
“Daerah lain yang berdekatan banyak memakan korban jiwa. Ketika saya bertanya kepada kepala desanya, dia mengatakan pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat terjadi bencana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menegaskan bahwa penanganan kondisi darurat tidak mungkin hanya mengandalkan personel Basarnas. Dengan jumlah personel sekitar 6.500 orang, kebutuhan nasional untuk layanan pencarian dan pertolongan masih jauh lebih besar.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kebutuhan personel secara nasional mencapai sekitar 29.000 orang. Karena itu kami membangun sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga perangkat desa yang menjadi ujung tombak dalam kondisi darurat,” ujar Syafii.
Program pelatihan yang melibatkan kepala desa tersebut diharapkan dapat memperkuat jaringan relawan dan aparat lokal yang siap bergerak cepat ketika bencana terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menilai langkah ini dapat menjadi model penguatan mitigasi berbasis desa di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.
Pelatihan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Pusat Pelatihan SDM Basarnas Anggit Mulyo Santoso, serta Tuanku Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah. Hadir pula perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan jajaran Basarnas RI. (*)
