Jakarta, ArmadaBerita.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan pembiayaan inklusif dan kolaborasi lintas sektor. Upaya itu dilakukan lewat Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang kini telah diterapkan di 40 kabupaten/kota di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kekuatan ekonomi daerah menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menurunkan optimisme Indonesia. Justru kekuatan Indonesia salah satunya berasal dari kekuatan ekonomi di daerah,” kata Friderica dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut dia, OJK sejak 2024 mulai mengembangkan Program PED dengan fokus pada optimalisasi potensi ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah. Program tersebut dijalankan melalui sinergi bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, serta kementerian teknis sektor riil.
Hingga kini, implementasi PED difokuskan pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif di sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga DKI Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Hernawan Bekti Sasongko menegaskan, OJK akan terus memperluas jangkauan program agar dampaknya semakin terasa bagi masyarakat daerah.
“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang membangun ekosistem program prioritas,” imbuh Hernawan.
Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada pergerakan ekonomi daerah.
Pemerintah, kata Airlangga, terus mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi ekonomi, pengembangan industri semikonduktor, hilirisasi industri, hingga penguatan sumber daya manusia.
“Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kunci bagi pertumbuhan nasional. Karena itu berbagai instrumen pembiayaan dan pengembangan industri terus diperkuat,” ujarnya.
Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menambahkan, sektor jasa keuangan memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), khususnya melalui dukungan terhadap UMKM dan penguatan daya beli masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah OJK yang terus mengonsolidasikan sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, dan penguatan akses keuangan daerah menjadi salah satu jalannya,” tegas Misbakhun.
