Medan, ArmadaBerita.Com
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara (BI Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi se-Sumatera Tahun 2021 secara daring yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera, Jum’at (3/12/2021).
Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera tersebut untuk menekankan pentingnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Adopsi Digital dalam Pengendalian Inflasi di Sumatera.
Kegiatan ini dibuka oleh Ibrahim (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara) dan Ir. Arief S. Trinugroho, M.T. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara), serta menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian) dan Dr. Ferry Irawan S.E., M.S.E. (Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian).
Pelaksanaan Rakorwil tahun ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi tindak lanjut beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada kegiatan Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera tahun sebelumnya.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 yang akan digunakan sebagai pedoman oleh seluruh TPID dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di daerah,” kata Ibrahim.
Diungkapaknya bahwa beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan Rakorwil TPID se-Sumatera Tahun 2021 dalam rangka pengendalian inflasi di Sumatera, yaitu: TPID perlu mendorong dan mengoptimalkan KAD sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan serta menurunkan disparitas harga antar daerah.
Kemudian, TPID perlu mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, antara lain untuk peningkatan produktivitas pertanian, perluasan distribusi dan pemasaran, serta ketersediaan data untuk mengurangi kesenjangan informasi pangan.
Selanjutnya, BI Sumut juga menghimbau TPID perlu segera menyusun strategi pengendalian inflasi jangka menengah berupa Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi sebagai turunan dari peta jalan pengendalian inflasi nasional 2022 – 2024.
“Pada akhirnya, strategi pengendalian inflasi yang telah disusun diharapkan dapat mendukung pencapaian target inflasi nasional guna mendukung prose pemulihan ekonomi di masa yang akan dating,” harapnya.
Prof. Bustanul menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan oleh TPID meliputi; perlunya penguatan KAD, perlunya daerah untuk melakukan pertukaran informasi terkait pelaku usaha, produk, stok, maupun dinamika harga antar di daerah, serta perlunya dukungan kebijakan dan sinergi percepatan pemulihan ekonomi dengan pemanfaatan aplikasi digital untuk pertanian dan perikanan tambak.
Sementara itu, Dr. Ferry Irawan S.E., M.S.E menyampaikan bahwa dalam jangka menengah-panjang, peningkatan disparitas harga antar provinsi untuk beberapa komoditas VF seperti beras, bawang putih, gula pasir, telur ayam, dan bawang merah perlu menjadi perhatian.
“Disparitas harga antar daerah menjadi peluang bagi daerah untuk segera mendorong penguatan KAD antar provinsi, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024,” pungkasnya. (ASN)
