ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menuntaskan pemerataan akses listrik dan internet di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. Saat ini, seluruh sekolah tersebut atau 100 persen telah teraliri listrik dan jaringan internet.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam menyelaraskan digitalisasi pendidikan guna meningkatkan kualitas guru dan peserta didik serta memperkuat literasi teknologi di seluruh wilayah.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/1/2026).
“Realisasi akses listrik dan internet di sekolah yang dibawahi langsung oleh Disdik Sumut, yakni SMA, SMK, dan SLB, saat ini sudah 100 persen teraliri listrik dan internet,” terang Alexander.
Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 pihaknya telah memasang jaringan internet di 163 sekolah. Sementara untuk pemenuhan akses listrik, sebanyak tujuh sekolah dipasangi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 25 sekolah dilakukan perbaikan instalasi listrik, dan 21 sekolah mendapatkan penambahan daya listrik.
Menurut Alexander, strategi pemenuhan akses listrik dan internet disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang belum memiliki jaringan listrik, Disdik Sumut memasang PLTS. Sementara di wilayah yang sudah tersedia jaringan listrik, pihaknya berkolaborasi dengan PT PLN (Persero).
Adapun untuk akses internet, jika tidak tersedia jaringan kabel, digunakan layanan internet berbasis satelit Starlink, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang dipadukan dengan penggunaan PLTS.
“Mustahil kita melakukan digitalisasi pendidikan jika sarana pendukungnya belum memadai. Karena itu, akses listrik dan internet harus dipenuhi agar pembelajaran digital berjalan optimal dan interaktif,” katanya.
Ia menegaskan, pemenuhan akses tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada perbedaan antara sekolah di daerah 3T dengan sekolah di wilayah yang mudah mengakses listrik dan internet.
Selain infrastruktur pendidikan, Alexander juga menyampaikan perkembangan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Program tersebut akan diterapkan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, serta lima kabupaten/kota terdampak bencana, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, dan Kota Sibolga.
“Program ini merupakan bentuk intervensi dan pemulihan bagi daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan PUBG, sasaran di Kepulauan Nias mencapai 41 ribu siswa dengan pagu anggaran sebesar Rp21 miliar. Sementara di lima kabupaten/kota terdampak bencana, program ini menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp22 miliar.
“Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp43 miliar. Nantinya, mekanisme pelaksanaan akan diatur melalui Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis, dan dananya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah,” pungkas Alexander. (Asn)
