Medan, ArmadaBerita.Com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang diikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok dinilai menjadi ancaman serius bagi daya beli masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan semakin membebani kehidupan warga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal di pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).
Menurut Wong, menguatnya dolar terhadap rupiah secara langsung berdampak pada meningkatnya biaya impor bahan baku industri, harga barang ekspor-impor, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya, harga BBM, bahan pangan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari ikut mengalami kenaikan.
“Kenaikan nilai dolar terhadap rupiah memicu lonjakan biaya impor dan meningkatkan tekanan inflasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat kecil yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok setiap hari,” ujar Wong.
Ia menjelaskan, meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi sektor ekspor dan pariwisata, namun secara umum kondisi tersebut lebih banyak menekan daya beli masyarakat. Harga barang konsumsi seperti elektronik, BBM, hingga bahan pangan menjadi semakin mahal.
“Kalau daya beli masyarakat terus menurun, maka perputaran ekonomi juga akan melambat. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Wong menilai kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter merupakan konsekuensi dari tingginya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah. Namun demikian, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menanggung beban tersebut sendirian.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kepanikan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat panik karena harga-harga terus naik. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada rakyat,” katanya.
Untuk itu, Wong mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Pemprov Sumut. Pertama, memperkuat operasi pasar murah di seluruh kabupaten/kota, terutama di wilayah pedesaan yang akses distribusinya masih terbatas. Kedua, memastikan stok sembako tetap aman melalui pengawasan distribusi dan mencegah praktik penimbunan barang.
Ketiga, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bulog, distributor, dan pelaku usaha agar rantai pasok kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Keempat, memberikan dukungan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar produksi lokal meningkat sehingga ketergantungan terhadap barang impor dapat dikurangi.
Selain itu, Wong juga meminta pemerintah daerah lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kondisi ekonomi yang terjadi agar tidak muncul kepanikan yang berlebihan.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai isu kenaikan harga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memainkan harga atau menimbulkan kepanikan di pasar,” ujarnya.
Wong mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat kecil yang saat ini harus menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Menurutnya, banyak pekerja mandiri dan buruh harian yang bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk menumpuk kekayaan.
“Kita harus memahami bahwa banyak masyarakat yang bekerja setiap hari hanya untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Ketika BBM naik dan harga sembako ikut melonjak, kelompok inilah yang paling merasakan dampaknya,” ungkap Wong.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Gotong royong dan kepedulian sosial harus diperkuat. Pemerintah harus bergerak cepat, pelaku usaha harus berperan menjaga stabilitas harga, dan masyarakat harus tetap tenang. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin Sumatera Utara mampu melewati tekanan ekonomi ini,” pungkasnya. (IM/Asn)
