Oleh: Cintanya May Wenarisni Laoli
Beberapa waktu terakhir, ruang publik dikejutkan oleh pernyataan seorang pejabat pemerintah yang menyinggung “mahasiswa ahli gizi” sebagai pihak yang tidak memahami persoalan pangan nasional.
Pernyataan ini muncul setelah banyak mahasiswa, khususnya dari bidang gizi dan kesehatan masyarakat, menyuarakan kritik mengenai kebijakan pangan, mulai dari tingginya harga komoditas pokok hingga ketimpangan akses nutrisi di beberapa wilayah.
Polemik ini tumbuh dengan cepat, dibahas di media sosial, diperbincangkan di forum-forum kampus, dan akhirnya memicu diskusi nasional tentang sikap pemerintah terhadap suara generasi muda yang sesungguhnya ingin terlibat dalam memperkuat ketahanan pangan negeri.
Fenomena ini menunjukkan betapa sensitifnya relasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama kelompok akademik yang justru memiliki kapasitas ilmiah untuk memberikan masukan.
Alih-alih menjawab subtansi kritik, komentar yang bernuansa menyalahkan tersebut terkesan menggeser fokus diskusi dari data ke identitas. Padahal, mahasiswa ahli gizi berbicara berdasarkan kajian ilmiah, riset lapangan, dan situasi kesehatan masyarakat yang mereka amati sehari-hari.
Sikap pemerintah yang meremehkan mereka tidak hanya mempersempit ruang dialog, tetapi juga merugikan proses demokrasi yang sehat.
Dalam konteks demokrasi, kritik mahasiswa seharusnya dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, bukan sebagai ancaman. Sejak dulu, mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang menyalurkan kegelisahan masyarakat melalui kajian dan advokasi.
Maka ketika mahasiswa ahli gizi berbicara tentang pangan, nutrisi, atau stunting, mereka berbicara berdasarkan keilmuan, bukan kepentingan politik.
Mematahkan kritik mereka dengan meremehkan latar belakang pendidikannya menunjukkan kegagalan pemerintah melihat bahwa sumber pengetahuan tidak hanya lahir dari ruang rapat birokrasi, tetapi juga dari ruang-ruang akademik yang membentuk masa depan bangsa.
Lebih jauh, respons pemerintah yang menyinggung identitas atau profesi mahasiswa mencerminkan pola komunikasi publik yang kurang dewasa.
Kritik seharusnya dibalas dengan data, bukan dengan sentimen personal. Ketika pemerintah justru tersinggung oleh masukan yang berbasis keilmuan, hal itu berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat.
Publik bisa saja bertanya-tanya: jika kritik dari kalangan terdidik saja tidak diterima, bagaimana dengan suara masyarakat kecil yang tidak punya akses untuk bicara di ruang publik?
Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi dan distribusi, tetapi juga soal kemampuan pemerintah membuka diri terhadap evaluasi.
Selain itu, mengabaikan suara mahasiswa ahli gizi sama saja mengabaikan pengetahuan penting terkait situasi nyata yang sedang dihadapi masyarakat.
Tingginya prevalensi stunting, mahalnya harga pangan, serta ketimpangan gizi antardaerah bukan isu kecil. Ini adalah masalah sehari-hari yang mempengaruhi kualitas hidup jutaan warga.
Mahasiswa berbicara karena mereka melihat fakta lapangan: anak-anak yang kekurangan nutrisi, keluarga yang kesulitan membeli makanan bergizi, hingga kebijakan pangan yang tidak selalu berpihak pada masyarakat.
Sikap pemerintah yang terlalu defensif justru menimbulkan kesan bahwa mereka tidak siap menerima masukan, padahal kebijakan yang efektif lahir dari keberanian untuk mendengar.
Agar polemik seperti ini tidak berulang, pemerintah perlu memperbaiki etika komunikasi publiknya. Penyampaian kritik, terutama dari pihak akademisi, harus dianggap sebagai peluang kolaborasi, bukan sebagai serangan.
Pemerintah dapat membangun forum diskusi antara pembuat kebijakan dan akademisi gizi, ahli kesehatan, hingga mahasiswa untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Apalagi isu pangan dan nutrisi adalah sektor yang membutuhkan pendekatan multidisiplin, bukan sekadar kebijakan teknis yang dibuat di balik meja.
Pada akhirnya, kasus “mahasiswa ahli gizi” ini menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi kritik. Demokrasi hanya bisa tumbuh jika pemerintah dan masyarakat saling menghormati peran masing-masing.
Mahasiswa bukan musuh negara; mereka adalah bagian dari rakyat yang ingin negaranya lebih baik.
Daripada mempertanyakan kapasitas mereka, lebih baik pemerintah membuka ruang dialog yang sehat dan menghargai kontribusi intelektual yang mereka berikan. Sebuah bangsa menjadi kuat bukan karena semua orang diam, tetapi karena semua suara berani diberi tempat.
Penulis adalah Mahasiswa Ukrida Jakarta, Prodi Psikologi.
