Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperbanyak intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau hingga akhir 2026.
Program tersebut akan digelar secara rutin empat kali setiap bulan mulai September hingga Desember 2026, setelah pelaksanaan tahap awal pada 27, 28, dan 31 Agustus 2026.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, mengatakan GPM diprioritaskan untuk wilayah yang menghadapi tekanan harga pangan relatif tinggi.
“Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi dan Indeks Perubahan Harga (IPH) yang tinggi,” ungkap Fariz, Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.1.2.1/7083 Tahun 2026. Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan melakukan intervensi secara terkoordinasi ketika terjadi tekanan harga maupun pasokan pangan.
Sejumlah komoditas strategis disiapkan dalam program tersebut, antara lain beras SPHP, beras medium dan premium, Minyak Kita, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, jagung, hingga ikan dencis.
Pemprov Sumut juga menggandeng Perum Bulog, distributor, pelaku usaha pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara, Pematangsiantar, dan Sibolga.
Fariz menyebut koordinasi lintas lembaga diperlukan agar intervensi harga tidak hanya berfokus pada penjualan pangan murah, tetapi juga memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar.
“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam menyatukan data pasokan, memetakan wilayah rentan, memperkuat koordinasi jalur distribusi pangan, serta bersama-sama menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan di daerah,” katanya.
Sebelum pelaksanaan, Pemprov Sumut telah menggelar rapat koordinasi bersama dinas pertanian kabupaten/kota se-Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan pola pelaksanaan yang lebih rutin hingga Desember, Pemprov Sumut berharap GPM dapat menjadi salah satu instrumen untuk meredam gejolak harga pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga komoditas kebutuhan pokok.
Pemprov Sumut menargetkan sinergi tersebut dapat menjaga ketersediaan pangan dan menciptakan stabilitas ekonomi daerah sampai akhir tahun.
