Medan, ArmadaBerita.Com – Pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sejak Jumat (22/5/2026) dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menilai peristiwa blackout tersebut menjadi alarm serius rapuhnya ketahanan infrastruktur energi nasional.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Cabang Medan, Ilham Panggabean, mengatakan lumpuhnya pasokan listrik di sejumlah provinsi memperlihatkan masih lemahnya sistem transmisi dan mitigasi krisis kelistrikan nasional.
“Listrik hari ini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketika blackout terjadi dalam skala besar, dampaknya langsung menyentuh kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kepercayaan masyarakat terhadap negara,” kata Ilham kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).
Pemadaman tersebut berdampak pada sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, hingga Jambi. Aktivitas masyarakat terganggu, layanan komunikasi sempat tersendat, dan sektor usaha mengalami kerugian akibat terhentinya operasional selama listrik padam.
Menurut Ilham, penjelasan PT PLN (Persero) yang menyebut gangguan transmisi dipicu faktor cuaca belum cukup menjawab keresahan publik. Ia meminta PLN membuka informasi secara transparan dan menyampaikan penjelasan teknis yang utuh mengenai penyebab utama blackout tersebut.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Transparansi penting agar publik tidak hanya menerima penjelasan normatif, tetapi juga memahami sejauh mana kesiapan sistem kelistrikan nasional menghadapi gangguan,” ujarnya.
HMI Cabang Medan menilai peristiwa ini menunjukkan tingginya kerentanan sistem kelistrikan di Sumatera. Sebab, gangguan pada satu titik transmisi dapat berdampak luas hingga melumpuhkan beberapa provinsi sekaligus.
Ilham mengatakan kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan PLN, terutama dalam memperkuat ketahanan infrastruktur strategis nasional.
“Kalau gangguan transmisi saja bisa membuat sebagian besar wilayah Sumatera lumpuh, bagaimana jika Indonesia menghadapi situasi yang lebih besar seperti bencana alam, sabotase infrastruktur vital, atau bahkan konflik? Negara tidak boleh terlihat gagap menghadapi krisis energi,” cetusnya.
Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem transmisi dan distribusi listrik, termasuk memperkuat sistem pengamanan jaringan, manajemen mitigasi gangguan, hingga kecepatan respons pemulihan ketika terjadi blackout.
Selain itu, HMI Cabang Medan mengingatkan bahwa hak pelanggan atas layanan listrik yang andal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Karena itu, Ilham meminta PLN memastikan mekanisme kompensasi kepada pelanggan terdampak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
“Hak masyarakat tidak boleh diabaikan. PLN harus menunjukkan tanggung jawab kelembagaan secara serius, termasuk memastikan kompensasi kepada pelanggan benar-benar dijalankan,” ujarnya.
HMI Cabang Medan juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian BUMN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PLN pasca-blackout Sumbagut.
Menurut Ilham, evaluasi tersebut penting untuk memastikan adanya pembenahan struktural dan penguatan sistem ketahanan energi nasional agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bahwa pelayanan publik strategis membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan lewat keterbukaan, tanggung jawab, dan langkah evaluasi yang nyata,” pungkasnya. (*)
