Medan, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke penyelenggaraan PRSU ke-50 di Medan, Kamis (9/7).
Menurut Bobby, penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi yang pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menandai momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19. Ia menilai PRSU merupakan wadah yang menyatukan potensi budaya, sumber daya manusia (SDM), serta ekonomi kreatif Sumatera Utara.
“Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian,” kata Bobby.
Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga mampu memperluas promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bobby juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU. Menurutnya, masih terdapat daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkenalkan potensi wilayahnya.
“Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Apabila berhasil masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah berbasis budaya dan pariwisata.
Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deli Serdang.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus bertransformasi menjadi ajang yang semakin profesional serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.
“Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah,” ujar Evita.
Menurutnya, PRSU kini telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.
Evita mendorong penyusunan grand design pengembangan PRSU untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan agar mampu berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang menarik wisatawan, pembeli, serta investor dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah. Komisi VII DPR RI, kata dia, siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.
“Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri,” katanya.
Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Very Indrawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.
Menurut Very, PRSU ke-50 diikuti 33 paviliun kabupaten/kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh penyelenggaraan dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui skema kemitraan.
“Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyelenggara terus melakukan transformasi dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari penyesuaian harga tiket masuk, peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga kenyamanan pengunjung.
Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. Capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.
Very berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi serta penguatan ekosistem pameran, budaya, dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara.
Turut mendampingi kunjungan tersebut anggota Komisi VII DPR RI, yakni Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.*











