MEDAN, ARMADABERITA — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke arena PRSU ke-50 di Medan, Kamis, 9 Juli 2026.
Bobby mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini merupakan yang pertama pada masa kepemimpinannya sebagai gubernur sekaligus menjadi momentum kebangkitan ajang tersebut setelah terdampak pandemi Covid-19. Menurut dia, PRSU menjadi wadah yang mempertemukan potensi budaya, sumber daya manusia, dan ekonomi kreatif dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
“Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian,” kata Bobby.
Ia berharap PRSU dapat ditetapkan sebagai bagian dari kalender event nasional sehingga mampu memperluas promosi budaya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bobby juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU. Menurut dia, setiap daerah perlu memanfaatkan paviliun yang tersedia untuk mempromosikan potensi unggulan masing-masing.
“Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bobby, keberhasilan PRSU merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara, bukan hanya pemerintah provinsi. Jika masuk dalam agenda nasional, ia meyakini PRSU akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah berbasis budaya dan pariwisata.
Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten dan kota, di antaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deli Serdang.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai PRSU yang telah memasuki usia emas ke-50 perlu terus bertransformasi menjadi ajang yang lebih profesional dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah,” kata Evita.
Menurut dia, PRSU perlu memiliki grand design pengembangan untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan agar berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.
Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka ruang partisipasi UMKM dari luar daerah. Ia memastikan Komisi VII DPR RI siap mendorong sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU memperoleh dukungan pemerintah pusat dan masuk dalam kalender event nasional.
Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, mengatakan penyelenggaraan PRSU ke-50 diikuti 33 paviliun kabupaten dan kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh kegiatan, kata dia, dilaksanakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui skema kemitraan.
“Sebanyak 75 persen konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal,” ujar Very.
Ia menambahkan, hingga hari keenam penyelenggaraan, PRSU telah dikunjungi 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi mencapai lebih dari Rp511 juta. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diperkirakan terus meningkat hingga penutupan acara.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi VII DPR RI, antara lain Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.
