Medan, Armadaberita.com – Sumatera Utara menempati peringkat kelima nasional dalam kategori Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sedang. Hal ini diungkapkan oleh staf Bawaslu RI, Nur Fauzi Abdilah, dalam agenda Konsolidasi Media yang digelar di Hotel Grand Antare, Kamis (21/11/2024). Acara ini merupakan kolaborasi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut, yang bertujuan memperkuat peran media sebagai garda terdepan penyedia informasi akurat dan objektif.
“Sumut masuk kategori IKP sedang karena adanya potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan ASN, hingga praktik politik uang. Dinamika politik di Sumut memang kompleks, dan ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Nur.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi media di empat wilayah lain, yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Nur menegaskan pentingnya media dalam mendukung upaya Bawaslu untuk mengubah status Sumut menjadi kategori baik.
Komisioner Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menanggapi laporan IKP tersebut dengan menegaskan komitmen pihaknya memperkuat pengawasan. “Tantangan di Sumut besar, tetapi kami optimis dapat memitigasi kerawanan dengan sinergi bersama media, masyarakat, dan pihak keamanan,” kata Saut.
Menurutnya, Bawaslu Sumut telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti penguatan kapasitas panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta pembentukan posko pengaduan pelanggaran di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, melalui Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Dengar Konsolidasi (RDK), Bawaslu melibatkan mahasiswa, wartawan, dan media massa dalam pengawasan partisipatif.
“Kami mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran. Pengawasan partisipatif adalah kunci menjaga kualitas demokrasi,” tegasnya.
Selain pengawasan, Bawaslu Sumut juga berupaya meningkatkan kesadaran pemilih melalui program sosialisasi untuk mengurangi praktik politik uang dan kampanye hitam.
Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa langkah-langkah proaktif Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut dapat memastikan Pilkada 2024 berlangsung jujur, adil, dan demokratis. “Peran media sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas,” pungkas Nur Fauzi. (Dedy Hutajulu)
