EKBIS  

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, BI Sumut dan Pemprov Gelar HLM Jaga Stabilitas Harga

Share

Medan, ArmadaBerita.Com

Pemprov Sumut dan Bank Indonesia Sumatera Utara (BI Sumut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Sumatera Utara, Jum’at (8/3/2024).

HLM TPID dan TP2DD Se-Sumatera yang dilaksanakan ini dalam rangka menjaga stabilitas harga menghadapi Hari Besar Keagamaan (HBKN) bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sekaligus Mendorong Perluasan Dan Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai dengan tema yang diangkat.

Tema tersebut diambil untuk menetapkan langkah dan memperoleh arahan strategis dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta sebagai upaya mendorong perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

HLM TPID dan TP2DD dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID dan TP2DD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang terdiri dari para kepala daerah atau yang mewakili, kepala OPD terkait, instansi vertikal dan unsur forkopimda Provinsi.

HLM tersebut diawali dengan laporan pelaksanaan langkah penanganan inflasi dan upaya percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh Poppy Marulita selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumut.

Dalam laporannya, Poppy Marulita menyampaikan, Pemerintah Sumut telah melakukan beberapa kegiatan seperti pasar murah untuk stabilitas harga, bantuan sosial beras SPHP, kerjasama perdagangan komoditas antar daerah, subsidi ongkos angkut serta pertemuan rapat koordinasi rutin T PID.

Kemudian dalam laporannya juga disampaikan bahwa TP2DD telah menjalankan program kerja sesuai dengan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi yang terlah disusun. Termasuk kegiatan HLM pada hari ini menjadi salah satu realisasi dari rencana aksi yang telah dirumuskan.

Selanjutnya pemaparan langkah pengendalian inflasi menjelang HBKN dan percepatan TP2DD di Sumatera Utara oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, IGP Wira Kusuma. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan historis, perkembangan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat menjelang dan saat periode Ramadhan dan Idul Fitri.

“Komoditas pendorong inflasi pada periode tersebut bervariasi, namun didominasi komoditas pangan dan komoditas administered prices. Oleh karena itu, perlu diwaspadai terhadap kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri,” jelasnya.

Selain itu, kata IGP Wira Kusuma, harga komoditas beras diprakirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi hingga musim panen tiba pada akhir Maret/awal April 2024 mendatang.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi strategi pengendalian inflasi Sumatera Utara, sambung Wira Kusuma, dapat dilakukan melalui pemetaan strategi pengendalian inflasi 4K di Sumatera Utara seperti mengoptimalkan anggaran (BTT dan dana dekon).

Selain itu untuk gerakan pangan murah, implementasi sistem deteksi dini (early warning system), optimalisasi pasar murah melalui pasar murah keliling, melaksanakan kampanye belanja bijak untuk menjaga ekspektasi inflasi, dan pemberian subsidi ongkos angkut distribusi pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pengendalian inflasi juga perlu didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga optimalisasi penggunaan anggaran fiskal yang efektif dan tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. “Perkembangan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumut khususnya ketersediaan kanal non tunai pada transaksi Penerimaaan Asli Daerah telah menunjukkan angka optimal (99 persen non tunai),” paparnya.

Meskipun demikian, lanjut Wira Kusuma, dari aspek realisasi dapat dilakukan penguatan pemanfaatan kanal Non tunai khususnya QRIS. Dalam rangka mendukung penguatan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dilakukan melalui tindak Ianjut jangka pendek, seperti percepatan penyusunan Perkada guna mendukung implementasi KKI. “Untuk tindak lanjut jangka panjang dilakukan melalui penguatan ekosistem digital pemda termasuk pemutakhiran & integrasi data,” pungkasnya. (ASN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *