Kejati Sumut Geledah Kantor Satker PKP Sumatera II, Usut Dugaan Korupsi Rusun Rp64 Miliar

Penyidik Kejari Sumut saat menggeledah kantor satuan kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut II. (Ist)
Share

Medan, ArmadaBerita.Com – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumatera II di Jalan Gunung Krakatau, Medan, Senin (27/4/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH dalam siaran persnya mengungkapkan, langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan rumah susun (rusun) Tahun Anggaran 2023–2024 dengan nilai mencapai sekitar Rp64 miliar.

Penggeledahan dilakukan setelah penyidik mengantongi surat perintah dari Kepala Kejati Sumut serta izin resmi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Fokusnya adalah mengumpulkan dan memperkuat alat bukti terkait proyek yang tersebar di tiga wilayah, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Deli Serdang.

Sejumlah ruangan strategis menjadi sasaran pemeriksaan, mulai dari ruang Kepala Satker PKP Sumatera II, bagian keuangan atau perbendaharaan, hingga ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di lantai II dan III. “Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai dokumen penting, termasuk berkas pembayaran proyek serta data elektronik dari komputer dan laptop,” terangnya.

Rizaldi, menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah serius untuk mengungkap dugaan praktik korupsi secara terang benderang.

“Penggeledahan dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Kami berkomitmen mengungkap perkara ini secara transparan kepada publik,” ujar Rizaldi.

Ia menambahkan, proses penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB masih berlangsung hingga petang dan tidak menutup kemungkinan berlanjut jika dibutuhkan.

Kejati Sumut memastikan penyidikan berjalan profesional dan akuntabel, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur bernilai besar yang diduga bermasalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *