Jakarta, ArmadaBerita.Com – Ketika tanah berguncang, kepanikan bisa menyebar lebih cepat daripada informasi resmi. Di tengah ancaman gempa susulan di Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan komunikasi kebencanaan menjadi perhatian serius.
Pakar Komunikasi Kebencanaan Universitas Pertamina (UPER), Dr. Farah Mulyasari, mengingatkan bahwa dalam situasi bencana, informasi bukan sekadar pemberitahuan. Cara informasi disampaikan dapat menentukan apakah masyarakat tetap tenang dan mengambil langkah penyelamatan, atau justru semakin panik.
Menurut Farah, tantangan pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi secepat mungkin, tetapi juga membangun rasa aman secara psikologis ketika kondisi di lapangan belum sepenuhnya aman.
“Tantangan terbesar komunikasi risiko saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu membangun rasa aman secara psikologis bagi masyarakat di tengah kondisi fisik lingkungan yang secara objektif memang belum aman,” kata Farah dalam siaran pers kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).
Situasi menjadi semakin rumit ketika masyarakat menerima banyak informasi secara bersamaan. Data resmi bercampur dengan pesan berantai, kabar dari media sosial hingga informasi yang belum terverifikasi.
Jika komunikasi resmi terlambat atau tidak memberikan petunjuk yang jelas, ruang kosong tersebut berpotensi diisi rumor dan hoaks.
Cepat Saja Tidak Cukup
Farah menilai kecepatan memang menjadi faktor penting dalam komunikasi kebencanaan karena berkaitan dengan waktu kritis penyelamatan. Namun, informasi yang cepat tidak otomatis berguna jika masyarakat tidak memahami apa yang harus dilakukan.
“Kecepatan adalah pembuka pintu keselamatan, tetapi instruksi yang jelas, terpercaya, dan spesifik yang benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Karena itu, informasi kebencanaan idealnya tidak berhenti pada penjelasan mengenai apa yang terjadi. Masyarakat harus mendapatkan pesan yang langsung menjawab kebutuhan mereka: apa risikonya, apa yang harus dilakukan, ke mana harus menuju, dan dari mana informasi resmi dapat diperoleh.
Pola komunikasi semacam ini menjadi penting ketika masyarakat berada dalam kondisi cemas. Pesan yang terlalu teknis atau tidak disertai instruksi praktis justru dapat membuat masyarakat kesulitan menentukan langkah.
Saat Internet Mati, Siapa yang Bicara?
Persoalan komunikasi juga tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengandalkan teknologi.
Kondisi geografis NTT yang beragam membuat pemerintah perlu memperhitungkan kemungkinan terganggunya jaringan komunikasi di sejumlah wilayah. Dalam kondisi seperti itu, struktur sosial masyarakat justru dapat menjadi salah satu kekuatan utama.
Aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, relawan, dan komunitas lokal dapat menjadi mata rantai penting untuk memastikan pesan keselamatan tetap sampai kepada warga.
Farah menyebut mereka dapat berfungsi sebagai cultural translator, yakni menerjemahkan informasi teknis dari pemerintah ke dalam bahasa dan konteks yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Saluran seperti radio lokal, pengeras suara, maupun komunikasi berbasis komunitas juga dapat digunakan sebagai alternatif ketika akses digital mengalami gangguan.
“Pemerintah dan lembaga seperti BMKG bertugas menyediakan data yang akurat. Namun, tokoh agama, adat, dan relawan memiliki peran penting untuk mengubah informasi tersebut menjadi tindakan penyelamatan nyata di lapangan,” jelas Farah.
Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Informasi
Menurut Farah, komunikasi kebencanaan tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak informasi yang disebarkan pemerintah. Ukuran terpenting justru terletak pada dampaknya terhadap perilaku masyarakat.
Apakah warga memahami ancaman? Apakah mereka mengetahui tempat yang aman? Apakah mereka tahu sumber informasi yang harus dipercaya? Dan yang paling penting, apakah mereka mampu melakukan tindakan penyelamatan secara mandiri dan teratur?
“Komunikasi kebencanaan baru dikatakan berhasil apabila mampu menggerakkan tindakan penyelamatan nyawa secara mandiri dan teratur,” tegasnya.
Pengalaman gempa di NTT pun dinilai menjadi pengingat bahwa sistem komunikasi bencana Indonesia harus diperkuat dari hulu hingga hilir. Teknologi tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tumpuan.
Sistem tersebut harus terhubung dengan struktur sosial masyarakat agar pesan keselamatan tetap bergerak bahkan ketika infrastruktur komunikasi mengalami gangguan.
Perspektif ini juga menjadi bagian dari pembelajaran di Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina melalui mata kuliah Komunikasi Kebencanaan. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai peran komunikasi sejak tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, hingga respons dan pemulihan bencana.
Sebab ketika bencana datang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat. Mereka membutuhkan informasi yang benar, mudah dipahami, dan mampu mengubah kepanikan menjadi tindakan penyelamatan. (*/Red)
