Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Kota Medan mengklaim telah menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen sepanjang 2025 dan menyiapkan anggaran lebih dari Rp255 miliar untuk mempercepat penanganan genangan di berbagai wilayah kota.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).
Menurut Rico, penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama meskipun pemerintah kota melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran pada tahun berjalan.
“Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase Kota Medan,” ujar Rico.
Ia menjelaskan, masih terdapat 1.225 titik genangan yang akan diselesaikan secara bertahap melalui sejumlah program strategis yang telah dianggarkan dalam APBD.
Rico mengatakan, total anggaran penanganan banjir yang disiapkan Pemko Medan mencapai lebih dari Rp255 miliar dan tersebar dalam tiga program prioritas pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam penanganan banjir yang berkaitan dengan normalisasi sungai. Sebab, kewenangan pekerjaan fisik pada sungai berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga pemerintah kota hanya dapat melakukan koordinasi dan mendukung pembebasan lahan yang dibutuhkan.
Selain fokus pada persoalan banjir, Pemko Medan juga memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan. Program Universal Health Coverage (UHC) disebut terus berlangsung dan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi warga.
Rico mengungkapkan, saat ini kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Kota Medan juga sudah dapat digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan luar daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Di sektor infrastruktur perkotaan, Pemko Medan menargetkan pembangunan 13 kawasan bebas kabel udara atau kabel tanam rampung pada 2026. Program tersebut akan berjalan seiring dengan percepatan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional.
“Target kami, 13 titik jalan bebas kabel udara dapat diselesaikan pada 2026 bersamaan dengan akselerasi Program Strategis Nasional BRT Mebidang,” kata Rico.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas sorotan fraksi-fraksi DPRD terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam APBD 2025. Pemko Medan menegaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi fokus pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.
