MEDAN, ARMADABERITA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, menyebut masih banyak siswa yang telah dinyatakan lolos Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun harus mengurungkan niat melanjutkan pendidikan karena terbentur persoalan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Sofyan Tan dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan bertema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM), Medan, Senin, 22 Juni 2026.
Sofyan mengatakan keberhasilan masuk perguruan tinggi semestinya menjadi jalan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, menurut dia, persoalan biaya masih menjadi hambatan besar bagi sebagian masyarakat.
“Ada sekitar 60 ribu anak di Indonesia yang sudah lulus PTN, tetapi akhirnya tidak melakukan registrasi ulang atau tidak melanjutkan kuliah. Sebagian besar karena tidak mampu membayar biaya masuk,” ujar Sofyan.
Ia mengatakan persoalan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi belum sepenuhnya merata. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi.
Menurut Sofyan, mahasiswa dari keluarga kurang mampu sangat terbantu dengan adanya Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Sangat beruntung mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah karena program ini membantu mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” katanya.
Namun, Sofyan mengingatkan agar mekanisme pendataan penerima bantuan pendidikan terus diperbaiki. Ia menyoroti kebijakan penggunaan kategori desil 4 dalam penentuan penerima KIP Kuliah yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam.
Ia mengatakan data kesejahteraan masyarakat belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan. Akibatnya, ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi tidak masuk dalam kategori penerima.
“Data harus dicek kembali karena terkadang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Ada yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdata, sementara yang ekonominya lebih baik justru masuk dalam daftar,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah peserta juga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi terkait akses pendidikan. Dede Kurnia Gulo berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan bantuan agar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Sementara Sinta Purba menilai perbaikan sistem pendataan menjadi hal penting agar bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Sofyan Tan mengatakan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
Ia berharap kebijakan pendidikan ke depan mampu memastikan tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena persoalan biaya.
