Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerhati lingkungan Kota Medan, H. Jaya Arjuna, menilai imbauan Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen agar warga tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai terlalu menyederhanakan persoalan banjir. Ia menegaskan bahwa akar masalah justru berada pada lemahnya pengawasan dan komitmen DPRD dalam menertibkan pelanggaran serta menjaga kelestarian lingkungan kota.
Jaya Arjuna mengatakan pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ia menyoroti maraknya bangunan besar yang berdiri kokoh di bibir sungai tanpa tindakan penertiban berarti dari pemerintah maupun legislatif.
“Kalau memang mau tegas, kenapa bangunan-bangunan besar yang jelas-jelas melanggar itu bisa berdiri? Di mana fungsi pengawasan DPRD selama ini?” tegasnya kepada wartawan di Medan, Selasa (2/12/2025).
Ia menyayangkan sikap DPRD yang justru menuntut kesadaran masyarakat kecil, sementara pelanggaran skala besar dibiarkan tanpa upaya tegas. Menurutnya, persoalan banjir yang terus berulang di Kota Medan bukan hanya disebabkan perilaku warga, melainkan juga akibat ketidaktegasan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pembangunan kota.
Jaya Arjuna juga mempertanyakan sejauh mana DPRD Medan memiliki komitmen dan program nyata dalam penanganan isu lingkungan.
“Apa yang sudah diperbuat DPRD Medan untuk menangani lingkungan, banjir, sampah, dan yang lainnya? Adakah program-program di APBD untuk masalah ini?” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelesaian banjir tidak akan tercapai jika DPRD hanya memberikan imbauan tanpa introspeksi terhadap kinerja internal.
“Jangan hanya menyalahkan warga di pinggir sungai. Lihat dulu apakah sudah ada upaya memperbaiki drainase, membersihkan sungai, atau menindak para pelanggar izin. Jika itu tidak beres, banjir akan terus terjadi,” tambahnya.
Kritik ini menambah panjang daftar sorotan terhadap DPRD Medan yang dinilai kurang agresif dalam mendorong solusi konkrit atas persoalan klasik kota, mulai dari banjir, sampah, hingga kerusakan lingkungan.
“Banjir ini persoalan yang sudah berulang. Sudah lebih dari 20 tahun, tapi cara penanganannya yang salah,” ungkapnya.
Warga, lanjutnya, berharap DPRD Medan tidak hanya berbicara di ruang publik, tetapi benar-benar hadir dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Jangan asal bicara, cari perhatian. Bicara itu harus terukur dan menyelesaikan masalah. Jangan sekadar bunyi. Makan APBD kok nggak mikirin masalah rakyat,” pungkasnya. (*)
