Medan, ArmadaBerita.Com – Maraknya aksi begal dan pencurian di Kota Medan mulai memantik tekanan politik terhadap Pemerintah Kota Medan. DPRD Medan meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak berhenti pada sebatas instruksi pembentukan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), tetapi memastikan pos keamanan benar-benar berfungsi di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Margaret MS, menilai lemahnya pengawasan dan minimnya keberadaan Pos Siskamling membuat rasa aman warga terus menurun di tengah meningkatnya kasus kriminal jalanan.
“Wali Kota harus turun mengecek langsung apakah Pos Siskamling memang sudah terbentuk dan berjalan. Jangan hanya sebatas imbauan di atas kertas,” kata Margaret, Kamis (21/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut banyak lingkungan di Medan hingga kini belum memiliki Pos Siskamling. Bahkan di sejumlah kawasan yang sudah memiliki pos keamanan, aktivitas ronda dinilai tidak berjalan efektif.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat warga semakin resah karena aksi pencurian masih terus terjadi, termasuk di kawasan perumahan yang telah memiliki sistem keamanan mandiri.
“Di komplek perumahan saya sendiri ada penjaga keamanan dan warga rutin bayar iuran keamanan, tapi maling tetap bisa masuk. Artinya ada sistem yang tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Margaret menilai persoalan keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala lingkungan (Kepling). Ia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan ikut aktif membangun sistem keamanan berbasis partisipasi warga.
Di sisi lain, ia mengakui pembentukan Pos Siskamling di lapangan masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari keterbatasan lahan hingga biaya operasional.
Karena itu, ia mendorong pola gotong royong kembali dihidupkan agar pembentukan pos keamanan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Kalau hanya menunggu anggaran, Pos Siskamling tidak akan jalan cepat. Semangat gotong royong harus dihidupkan lagi,” katanya.
Menurut Margaret, meningkatnya tindak kriminal di Kota Medan juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi masyarakat yang masih berat. Situasi itu, kata dia, berpotensi memicu meningkatnya kriminalitas apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Ia meminta Pemko Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Pos Siskamling di setiap lingkungan, termasuk memetakan wilayah rawan begal dan pencurian.
“Jangan sampai warga merasa sendirian menghadapi situasi keamanan yang makin mengkhawatirkan,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah kepala lingkungan di Medan mengaku kesulitan merealisasikan Pos Siskamling karena minim dukungan anggaran dan fasilitas pendukung.
“Kendala utama kami soal biaya pembangunan dan operasional. Selain itu, mencari lahan untuk pos juga tidak mudah,” ujar seorang kepala lingkungan di Medan yang enggan disebut namanya.
Di tengah meningkatnya keresahan warga, desakan DPRD menjadi sinyal bahwa isu keamanan kini mulai menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Wali Kota Medan dalam menjaga rasa aman masyarakat di ibu kota Sumatera Utara. (RenGul/Asn)
