KARO, ARMADABERITA – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung langkah Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan dalam mengawal penanganan kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada ratusan siswa di Kabupaten Karo.
Dukungan tersebut disampaikan setelah DPRD Karo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama orang tua siswa terdampak, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, dan Polres Karo di Kantor DPRD Karo, Senin (7/9/2026).
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga anggota MPR/DPR RI, Rapidin Simbolon, mengapresiasi langkah Iriani yang turun langsung mengawal aspirasi masyarakat. Menurut dia, penanganan kasus tersebut harus memastikan keselamatan siswa serta pemulihan korban menjadi prioritas.
“DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung penuh seluruh langkah konkret yang diambil oleh Ibu Iriani Tarigan bersama DPRD Karo. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu Iriani telah menjalankan instruksi partai untuk selalu hadir dan memperjuangkan nasib rakyat, terutama anak-anak kita yang menjadi korban keracunan MBG,” kata Rapidin.
Iriani dijadwalkan memimpin delegasi DPRD Karo mendatangi Kantor BGN Pusat di Jakarta pada Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut akan didampingi perwakilan BGN Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi masyarakat Karo terkait kasus tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, mengatakan langkah tersebut penting untuk mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penanganan korban.
Menurut dia, pengawalan ke tingkat pusat diperlukan agar proses penanganan berjalan serius dan memastikan hak korban, termasuk pemulihan kesehatan, mendapat perhatian.
Sebelumnya, Iriani menyampaikan bahwa kunjungan ke BGN Pusat merupakan tindak lanjut RDP DPRD Karo bersama para orang tua siswa. Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah tuntutan kompensasi bagi korban.
Selain persoalan kompensasi, PDI Perjuangan Sumut mendorong agar biaya perawatan korban mendapat dukungan penuh dari BGN. Langkah tersebut dinilai penting agar keluarga korban tidak terbebani biaya pengobatan selama proses pemulihan.
Kasus tersebut juga telah mendapat penanganan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dalam RDP, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo disebut memaparkan hasil pengujian sampel makanan yang menunjukkan adanya cemaran bakteri pada sejumlah komponen hidangan.
Sampel makanan tersebut selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena proses pemeriksaan masih berlangsung, hasil pengujian lanjutan diperlukan untuk memastikan penyebab dan kaitannya dengan kejadian yang dialami para siswa.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut, Landen Marbun, mendukung langkah DPRD Karo dalam mendorong penanganan hukum secara transparan.
Ia mengatakan koordinasi dengan Polres Karo terus dilakukan untuk memastikan aspek hukum kasus tersebut ditindaklanjuti apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menyebut berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, kejadian tersebut berlangsung pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.
Peristiwa itu dilaporkan berdampak pada siswa di lima sekolah, yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, SMK Swasta Bersama, SMPN 3 Kabanjahe, dan SMP Swasta Bersama.
Berdasarkan data awal yang disampaikan Sutrisno, sedikitnya 269 siswa mengalami sejumlah gejala, di antaranya gatal, sesak napas, dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG dari SPPG Karo Berastagi Sempajaya.
Para siswa kemudian mendapat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Karo.
PDI Perjuangan Sumut menegaskan pengawalan kasus tersebut tidak hanya diarahkan pada persoalan kompensasi, tetapi juga memastikan penyebab kejadian terungkap, korban mendapatkan pemulihan yang layak, serta terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
