Medan, Armada berita.Com — Bantuan sosial (bansos) dinilai tidak boleh berhenti pada aktivitas membagikan bantuan kepada masyarakat miskin. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mendorong agar kebijakan bansos diarahkan sebagai jembatan menuju kemandirian keluarga.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026), dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hj Sri Rezeki dan H Zulkarnaen SKM.
Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung. Ia menegaskan, perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus menghasilkan program yang benar-benar mampu mengubah kondisi kehidupan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan bantuan sesaat.
“Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya bantuan sosial yang tidak hanya bersifat seremonial atau sekadar membagikan bantuan semata. Bantuan tersebut harus menjadi jembatan menuju kemandirian keluarga dan bukan menjadi tujuan akhir,” kata Dame dalam rapat paripurna.
Menurut Dame, semangat perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan harus ditempatkan pada upaya memperkuat kemampuan masyarakat untuk keluar dari persoalan kemiskinan.
Karena itu, kata dia, program penanggulangan kemiskinan perlu terhubung dengan penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan akses pekerjaan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Gerindra juga menilai kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan harus mampu memberikan jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dame menambahkan, perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kota Medan untuk mengevaluasi kebijakan yang selama ini berjalan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan bantuan tersalurkan. Yang lebih penting adalah memastikan apakah bantuan dan program tersebut benar-benar membawa perubahan bagi penerimanya.
Fraksi Gerindra pun mendukung perubahan Perda tersebut sepanjang pembahasannya diarahkan untuk memperbaiki data kemiskinan, menghilangkan tumpang tindih program, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penerima bantuan tanpa memiliki jalan untuk meningkatkan kemandiriannya,” tegas Dame.
Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah DPRD Kota Medan menginisiasi perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan. Namun, apresiasi tersebut, menurut mereka, harus dibarengi pembahasan yang serius, terbuka dan berbasis data.
Gerindra berharap perubahan regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi penyempurnaan aturan, tetapi mampu menjadi landasan kebijakan yang membuat program pengentasan kemiskinan di Kota Medan lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. (Asn)











