Jakarta, ArmadaBerita.Com – Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim yang kian berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir dan kelompok rentan, dua mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER) berhasil menghadirkan gagasan kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.
Berkat ide tersebut, Zeffanya Tessalonika Manoppo dan Paskarina Alfalahsea sukses meraih Juara I kategori Chamber Policy Brief pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-38 Tahun 2026 yang berlangsung di Bandung. Kompetisi bergengsi ini diikuti oleh 31 tim dari 31 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Karya yang mengantarkan keduanya menjadi juara berjudul “Mendayung Bersama di Lautan yang Sama: Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia–Pasifik dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berperspektif Gender.” Melalui policy brief tersebut, mereka menawarkan model kerja sama inovatif antara Indonesia dan negara-negara Pasifik untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Gagasan tersebut berangkat dari fakta bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim. Data UNDP dan UN Women menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang responsif gender, hingga 158 juta perempuan dan anak perempuan berpotensi terdorong ke dalam kemiskinan pada tahun 2050 akibat perubahan iklim.
Menjawab tantangan tersebut, Zeffanya dan Paskarina mengusulkan pembentukan Indonesia-Pacific Climate and Gender Partnership (IPCGP), sebuah kerangka kemitraan yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dan negara-negara Pasifik dalam membangun ketahanan iklim yang inklusif.
Menurut keduanya, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan karakter sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi ancaman serupa, mulai dari kenaikan muka air laut, degradasi ekosistem pesisir, hingga meningkatnya kerentanan masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan.
Indonesia dinilai memiliki modal penting untuk menjadi mitra strategis, mulai dari pengalaman pengelolaan wilayah pesisir, implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030, pengembangan Blue Economy Roadmap, hingga berbagai praktik pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan di berbagai daerah.
“Perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lahir dari kedekatan mereka dengan komunitas. Perspektif tersebut perlu hadir sejak proses perencanaan hingga pengambilan keputusan agar kebijakan iklim menjadi lebih inklusif dan efektif,” ujar Zeffanya, baru-baru ini.
Sebagai implementasi konkret, IPCGP menawarkan dua program unggulan. Pertama, Gender-Climate Fellowship, program penguatan kapasitas perempuan di negara-negara Pasifik yang berfokus pada pembiayaan iklim dan tata kelola wilayah pesisir. Kedua, Mangrove & Coastal Adaptation Pilot, proyek restorasi ekosistem pesisir berbasis komunitas perempuan yang menargetkan pemulihan 500 hektare kawasan mangrove dalam tiga tahun, sekaligus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Paskarina menjelaskan bahwa kedua program tersebut dirancang agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami menargetkan sedikitnya 40% keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan pada proyek restorasi pesisir. Harapannya, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan yang tangguh terhadap krisis iklim,” katanya.
Pencapaian Zeffanya dan Paskarina mendapat apresiasi dari Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. techn. Djoko Triyono, M.Si. Menurutnya, prestasi tersebut mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan solusi berbasis riset yang relevan terhadap tantangan global.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pertamina tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan global, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis riset yang inovatif dan aplikatif. Universitas Pertamina akan terus mendorong lahirnya gagasan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi akademik, tetapi juga menunjukkan bagaimana generasi muda Indonesia mampu menghadirkan rekomendasi kebijakan yang visioner dan berdampak. Di tengah urgensi krisis iklim global, gagasan yang menempatkan perempuan sebagai bagian dari solusi menjadi pengingat bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi yang inklusif dan setara. (*)
