Medan, ArmadaBerita.Com
Perolehan pajak nasional untuk tahun ini sebesar Rp 162,2 triliun atau 9,44 persen dari yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp 1.718 triliun di Januari 2023.
Sedangkan untuk Sumatera Utara yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan II (Kanwil DJP Sumut I dan II) pada bulan Januari 2023 telah mencapai Rp3,43 triliun atau 10,22 persen dari target Rp 33,56 triliun.
“Kontributor terbesar capaian itu dari Pajak Penjualan Dalam Negeri (PPN DN) sebesar 44,01%, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 17,68%; dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 14,99%,” kata Kakanwil DJP Sumut I merangkap DJP Sumut II, Eddi Wahyudi pada Konferensi Pers ‘Kinerja APBN Kita’ Regional Sumut yang digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut di aula Gedung Keuangan Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (28/2/2023).
Sedangkan berdasarkan sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan sebesar 38,17 persen, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor mencapai 26,66 persen.
Kanwil DJP Sumut I dan II juga terus menghimbau wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahun 2022 tepat waktu. “Tercatat hingga 15 Februari 2023, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada Kanwil DJP Sumut I sebesar 13,17 persen dan Sumut II sebesar 13,19 persen,” paparnya.
Eddi juga menyampaikan bahwa Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Januari 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 14.191 debitur dengan total penyaluran Rp67,51 miliar.
“Realisasi ini tumbuh signifikan mencapai 1.348,65 persen (yoy) dan menjadi penyaluran terbesar kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Barat. Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut belum terealisasi, menunggu penetapan pembiayaan bagi UMKM,” sebut Eddi.
Eddi juga mengatakan bahwa perwakilan Kemenkeu Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholders untuk memulihkan ekonomi Sumut.
“Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi,” pungkas Eddi. (Ril/ASN)
