Medan, ArmadaBerita.Com – Kelangkaan semen di sejumlah wilayah Sumatera Utara menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Persoalannya, keterbatasan semen di tingkat konsumen terjadi ketika kapasitas produksi dan pasokan secara umum disebut masih tersedia.
Kondisi tersebut membuat KPPU menelusuri titik hambatan dalam rantai pasok semen, mulai dari produsen, distribusi, hingga barang tiba di tangan konsumen.
Penelusuran dilakukan melalui Kantor Wilayah I KPPU dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen di Provinsi Sumatera Utara, Senin (10/8/2026). Forum tersebut melibatkan produsen dan distributor semen, asosiasi pelaku usaha konstruksi, Polda Sumatera Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.
Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, kondisi pasar semen di Sumut menunjukkan persoalan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Di satu sisi, pasokan secara umum masih tersedia, tetapi di sisi lain konsumen di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan semen.
“Kalau dari sisi kapasitas produksi dan pasokan secara umum sebenarnya masih tersedia, tetapi di sisi lain konsumen mengalami kesulitan memperoleh semen, kita perlu melihat lebih jauh di titik mana terjadi bottleneck atau hambatan antara pasokan dari produsen dengan kebutuhan di pasar,” ungkap Ridho.
Situasi itu semakin menjadi perhatian karena harga semen di sejumlah wilayah Sumut tercatat meningkat sekitar 25 hingga 40 persen. Kenaikan tersebut juga dibarengi keterbatasan pasokan pada beberapa merek.
Padahal, berdasarkan data BPS yang dibahas KPPU, kelompok bangunan/konstruksi secara nasional pada Juni 2026 mengalami kenaikan harga sekitar 8,68 persen. Sementara kelompok transportasi naik sekitar 4,57 persen.
KPPU menilai kenaikan biaya produksi dan logistik memang dapat memengaruhi harga. Namun, besarnya kenaikan harga semen di Sumut membuat hubungan antara biaya dan harga perlu diuji lebih lanjut.
“Apakah kenaikan biaya tersebut cukup untuk menjelaskan kenaikan harga yang jauh lebih tinggi sekaligus keterbatasan pasokan tersebut?” ujar Ridho.
Bukan Sekadar Soal Produksi
Dari pembahasan dengan pelaku usaha, KPPU belum menemukan informasi yang menunjukkan adanya gangguan produksi secara umum yang menyebabkan pasokan semen terhenti.
Sebaliknya, sejumlah persoalan muncul pada sisi logistik dan distribusi, terutama sepanjang Mei hingga Juni 2026.
Kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM) dan transportasi, antrean BBM, keterbatasan kontainer, hingga meningkatnya biaya pelayaran disebut ikut memengaruhi pergerakan semen dari produsen menuju pasar Sumut.
Indocement, misalnya, menyampaikan adanya kendala pengiriman semen dari Pulau Jawa menuju Sumatera Utara melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan.
Sementara Semen Indonesia Group (SIG) mencatat penjualan semen di Sumut hingga Juli 2026 justru meningkat sekitar 16 persen. Salah satu pendorongnya adalah meningkatnya kebutuhan untuk pemulihan pascabencana di Aceh.
Namun, SIG juga menyampaikan adanya kendala peningkatan produksi akibat keterbatasan pasokan batu bara sebagai salah satu bahan pendukung produksi.
Adapun Semen Merah Putih menyebut gangguan mesin pabrik dan persoalan distribusi akibat antrean BBM solar sempat berdampak terhadap harga jual.
Berbagai fakta tersebut kini menjadi bahan KPPU untuk menguji apakah persoalan yang terjadi memang murni akibat gangguan logistik dan meningkatnya biaya, atau terdapat hambatan lain dalam rantai pasok.
KPPU Periksa Jalur Laut
KPPU tidak hanya akan melihat sisi produksi. Jalur distribusi laut juga menjadi salah satu titik yang akan ditelusuri.
KPPU berencana melibatkan pelaku distribusi, perusahaan pelayaran, hingga Pelindo untuk mengetahui kapasitas angkutan, ketersediaan kontainer, proses pemuatan barang, waktu tunggu, serta komponen biaya pengiriman semen menuju Sumut.
Penelusuran tersebut dinilai penting karena semen dari luar provinsi harus melewati sejumlah mata rantai sebelum sampai ke konsumen.
KPPU juga akan membandingkan struktur biaya tersebut dengan perbedaan harga semen di Sumut dan wilayah lain.
“Kalau persoalannya adalah kenaikan BBM dan biaya logistik, kita perlu melihat seberapa besar kenaikan biaya tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap harga semen,” kata Ridho.
Menurut dia, pertanyaan berikutnya adalah mengapa dengan kondisi biaya dan logistik yang sama, harga semen di Sumut dapat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain atau produk lain yang juga didatangkan dari luar provinsi.
KPPU juga akan melihat persoalan tersebut dari sisi persaingan antarmerek. Secara teori, ketika satu merek mengalami kekurangan pasokan, konsumen masih dapat beralih ke produk lain.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila sejumlah merek semen mengalami kesulitan diperoleh secara bersamaan.
“Ketika satu merek mengalami kekurangan, secara teori konsumen masih dapat beralih ke merek lain. Tetapi apabila pada saat yang sama berbagai merek semen juga sulit diperoleh di pasar, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sisi pasokannya,” ujar Ridho.
Meski demikian, KPPU belum menyimpulkan adanya pelanggaran persaingan usaha.
Lembaga tersebut masih akan memeriksa struktur biaya dan pembentukan harga dari produsen hingga konsumen, pola distribusi dan alokasi pasokan, serta berbagai hambatan logistik yang berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan semen.
Anggota KPPU Budi Joyo Santoso menegaskan, FGD tersebut merupakan bagian dari pengumpulan informasi dan bukan forum untuk memberikan penilaian terhadap pelaku usaha.
“FGD ini merupakan bagian dari proses pengumpulan bahan informasi dan data. Kegiatan ini bukan untuk mencari kesimpulan atau memberikan penilaian terhadap pelaku usaha,” sebut Budi.
KPPU selanjutnya akan melakukan verifikasi data dan pendalaman langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab kenaikan harga sekaligus keterbatasan semen di Sumut.
“Kami ingin memastikan apakah perbedaan harga tersebut memang sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor biaya dan kondisi logistik, atau masih terdapat faktor lain dalam struktur dan rantai distribusi semen di Sumatera Utara yang perlu kami pahami,” pungkas Ridho.
