MEDAN, ARMADA BERITA — Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai kualitas data Sensus Ekonomi 2026 akan menentukan kemampuan pemerintah membaca kondisi perekonomian Indonesia. Data tersebut, menurut dia, bukan sekadar angka, melainkan peta yang dapat menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan ekonomi.
Hal itu disampaikan Sofyan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden International, Medan, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Sofyan, sensus harus mampu memetakan struktur usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan berskala besar. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengetahui kekuatan ekonomi sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
“Data ini menjadi kompas atau peta bagi pemerintah untuk melihat kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Sofyan.
Ia mengatakan perekonomian masyarakat tersusun dalam rantai yang saling berkaitan. Satu kegiatan usaha dapat menggerakkan banyak sektor lain, mulai dari pekerja, pedagang, hingga produsen di tingkat paling bawah.
Sofyan mencontohkan pengalaman ketika mengunjungi kawasan pertanian di Kecamatan STM Hulu, STM Hilir, dan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ia melihat secara langsung bagaimana hasil pertanian masyarakat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Setiap pulang dari daerah pertanian, mobil saya penuh dengan makanan. Itulah hebatnya rakyat kita. Mereka memiliki kekuatan sendiri dan menanam berbagai kebutuhan di rumahnya,” katanya.
Menurut Sofyan, gambaran seperti itu penting masuk dalam data ekonomi. Sebab, kebijakan pemerintah tidak boleh hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi harus berangkat dari kondisi riil masyarakat.
“Masa depan bangsa Indonesia terletak pada perekonomian seperti apa yang harus direncanakan. Karena itu kita membutuhkan dokter-dokter ekonomi, dokter-dokter sensus yang turun ke lapangan untuk memetakan apa yang menjadi modal bangsa Indonesia,” ujar dia.
Sofyan juga menilai jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 287 juta jiwa merupakan kekuatan ekonomi. Namun, besarnya jumlah penduduk harus diikuti peningkatan pendapatan dan daya beli.
“Kalau penduduk banyak tetapi penghasilannya kecil, uang yang bisa dibelanjakan juga kecil. Kita ingin jumlah penduduk banyak dan kemampuan ekonominya juga kuat,” katanya.
Menurut dia, peningkatan ekonomi juga memiliki dampak terhadap kondisi sosial masyarakat. Ketika pendapatan dan kesempatan kerja membaik, tekanan ekonomi yang dapat memicu persoalan sosial diharapkan ikut berkurang.
“Kalau perekonomian bangsa meningkat, angka kriminalitas menurun, pembunuhan berkurang. Karena itu, sensus yang bermutu sangat penting untuk memetakan perekonomian dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat,” ujar Sofyan.
Sensus, lanjut dia, juga penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak justru menambah beban pelaku usaha. Pemerintah perlu mengetahui kondisi dan hambatan yang dihadapi pengusaha sebelum membuat kebijakan di bidang ekonomi.
Sofyan mencontohkan kebijakan perpajakan. Menurut dia, pemerintah perlu memahami terlebih dahulu kondisi usaha sebelum menentukan kebijakan atau pungutan baru.
“Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Pengusaha itu perlu dipahami kesulitannya,” katanya.
Ia juga mendorong petugas sensus menggunakan pendekatan yang lebih adaptif ketika menjangkau pelaku usaha besar. Menurut Sofyan, sebagian pengusaha sulit ditemui melalui forum resmi sehingga petugas perlu mendatangi komunitas atau ruang pertemuan yang biasa digunakan para pengusaha.
“Kalau pengusaha besar diundang secara formal belum tentu datang. Kita harus masuk ke lingkungan mereka, ke tempat mereka biasa berkumpul,” ujarnya.
Bagi Sofyan, data sensus yang baik harus menggambarkan lebih dari sekadar jumlah perusahaan. Data juga perlu menangkap jenis usaha, omzet, jumlah tenaga kerja, perkembangan usaha, serta hambatan yang dihadapi.
“Yang kita ingin tahu adalah jenis usahanya apa, omzetnya berapa, berapa orang yang dihidupi oleh usaha itu, apakah usahanya berkembang, dan apa hambatannya,” kata dia.
Data tersebut, menurut Sofyan, kemudian dapat digunakan pemerintah, DPR, maupun kementerian terkait untuk menentukan arah program dan anggaran. Di sisi lain, pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk mengidentifikasi sektor yang memiliki peluang untuk dikembangkan.
“Pengusaha tidak lagi meraba-raba usaha apa yang mau dikerjakan. Dengan data, mereka bisa melihat peluang yang ada, termasuk di sektor pariwisata,” ujarnya.
BPS Sumut
Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara telah mendekati tahap akhir. Menurut dia, sekitar 2,15 persen pendataan masih harus diselesaikan.
“Kami bersyukur sudah bisa melihat titik terang. Tinggal 2,15 persen lagi kita bisa menyelesaikan seluruh pendataan,” kata Asim.
Asim mengatakan proses pendataan menjadi pengalaman penting bagi BPS karena petugas harus menjangkau pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat. Tantangan terutama muncul ketika petugas harus mendata kelompok yang relatif kecil jumlahnya, tetapi memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian.
“Ini pengalaman berharga bagi kami. Kami bersusah payah melakukan pendataan di lapangan,” ujarnya.
Asim juga melihat adanya perubahan struktur ekonomi masyarakat dalam satu dekade terakhir. Ia menyebut semakin banyak masyarakat yang membangun usaha berbasis keluarga.
“Hari ini lebih dari 1,2 juta orang telah membangun usaha di keluarga,” katanya.
Perubahan juga terlihat dari jenis pekerjaan masyarakat. Asim mencontohkan temuan Sensus Ekonomi 2016 ketika jumlah tukang ojek pangkalan masih banyak. Kondisi itu kini berubah seiring perkembangan transportasi berbasis aplikasi.
“Kalau 2016 kami menemukan banyak tukang ojek pangkalan, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Terjadi transformasi ekonomi,” ujar Asim.
Di tengah perubahan tersebut, Asim menilai anak muda menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh pekerjaan. Karena itu, pemetaan struktur ekonomi menjadi penting untuk mengetahui sektor mana yang berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja.
Asim juga mengapresiasi Sofyan Tan yang membantu BPS menjangkau sejumlah pelaku usaha besar. Menurut dia, akses terhadap kelompok tersebut selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pendataan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Sofyan Tan karena telah memfasilitasi petugas sensus bertemu dengan para pengusaha besar. Selama ini sangat sulit mengakses mereka. Dengan fasilitasi itu, hal tersebut bisa terwujud,” kata Asim.
Ia berharap seluruh proses Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara dapat segera diselesaikan sehingga menghasilkan data yang akurat mengenai struktur, skala, dan perkembangan usaha.
Data tersebut akan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi sekaligus memberikan gambaran kepada dunia usaha mengenai peluang dan tantangan perekonomian di Sumatera Utara.
