Medan, ArmadaBerita.Com – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan melontarkan kritik terhadap sejumlah program strategis pemerintah pusat saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026). Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi sorotan dalam forum tersebut.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan itu diterima langsung Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan didampingi Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Robi Barus, serta Staf Ahli pimpinan DPRD Medan, Zainuddin Lubis.
Di hadapan pimpinan dewan, mahasiswa menilai sejumlah program nasional perlu dievaluasi agar tidak sekadar menghabiskan anggaran besar, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, yang mewakili Cipayung Plus menyebut Program Makan Bergizi Gratis perlu dikaji ulang dari sisi efektivitas dan ketepatan sasaran. Menurutnya, pemerintah selama ini menjadikan MBG sebagai salah satu instrumen menekan angka stunting, namun pendekatan yang digunakan dinilai belum sepenuhnya menjawab akar persoalan.
“Pencegahan stunting sejatinya paling efektif dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga tingkat SMA. Karena itu efektivitas dan sasaran program ini perlu dievaluasi kembali,” ujar Amin.
Ia juga mengingatkan agar tata kelola program dilakukan secara transparan dan berbasis data yang akurat. Dengan anggaran yang sangat besar, kata dia, pemerintah harus memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
“Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak menghasilkan dampak maksimal karena persoalan pendataan atau ketidaktepatan sasaran,” tegasnya.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih yang tengah digencarkan pemerintah. Mereka meminta pelaksanaan program tersebut dibarengi kajian komprehensif agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara nyata dan tidak sekadar menjadi proyek ekonomi jangka pendek.
Sorotan lain yang mengemuka adalah kenaikan harga BBM non-subsidi. Meski tidak menyasar kelompok penerima subsidi, mahasiswa menilai kebijakan tersebut tetap berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi akan berdampak pada biaya transportasi dan distribusi barang. Pada akhirnya kondisi ini dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan masyarakat,” kata Amin.
Karena itu, Cipayung Plus meminta DPRD Kota Medan tidak hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi juga aktif menyuarakan kegelisahan publik kepada pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi program-program strategis nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan pandangan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dalam demokrasi.
Menurut Wong, DPRD memiliki tanggung jawab menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Karena itu seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dewan.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” janji Wong.
