Medan, ArmadaBerita.Com – Rencana pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan menuai sorotan dari kalangan legislatif. Di tengah dorongan menghadirkan transportasi publik modern, DPRD Medan mengingatkan pemerintah agar proyek tersebut tidak berubah menjadi beban keuangan daerah sekaligus memunculkan persoalan kemacetan baru di jalanan kota.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKB, Lailatul Badri, menegaskan pihaknya mendukung upaya peningkatan layanan transportasi massal. Namun, menurutnya, sejumlah aspek krusial mulai dari kesiapan infrastruktur, dampak lalu lintas hingga skema pembiayaan harus dikaji secara menyeluruh sebelum proyek dijalankan.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan unsur Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, serta Balai Pengelola Transportasi Darat terkait persiapan pelaksanaan proyek BRT di Medan.
“Walaupun proyek ini kemungkinan tetap berjalan, setidaknya masyarakat perlu mengetahui bahwa DPRD telah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran. Kami tidak tinggal diam, meski ada batas kewenangan yang kami miliki,” kata Lailatul, Senin (8/6/2026).
Salah satu perhatian utama yang disorot adalah potensi dampak terhadap lalu lintas. Menurutnya, kondisi ruas jalan di Medan tidak dapat disamakan dengan kota metropolitan lain yang lebih dulu mengembangkan transportasi massal berbasis koridor khusus.
Ia menilai penggunaan sebagian badan jalan untuk jalur eksklusif BRT berpotensi mengurangi kapasitas jalan yang selama ini digunakan kendaraan umum maupun pribadi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut justru bisa memperparah kemacetan di sejumlah titik padat.
“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Banyak ruas jalan di Medan yang kapasitasnya terbatas. Ketika sebagian badan jalan dialokasikan untuk BRT, ruang kendaraan lain otomatis berkurang dan berpotensi menimbulkan kemacetan baru,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Lailatul juga menyoroti sumber pembiayaan proyek yang disebut berasal dari dukungan World Bank. Ia meminta pemerintah membuka informasi secara transparan kepada publik terkait mekanisme pendanaan tersebut.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan utuh bahwa dana yang digunakan bukan sekadar bantuan hibah, melainkan skema pinjaman yang pada akhirnya harus dikembalikan.
“Sering disebut sebagai bantuan Bank Dunia. Padahal yang perlu dipahami, itu tetap merupakan pinjaman yang nantinya harus dibayar. Transparansi soal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” katanya.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah keberlanjutan pembiayaan operasional setelah BRT mulai beroperasi. Lailatul menilai pemerintah perlu menghitung secara realistis kemampuan fiskal daerah dalam menopang biaya operasional dan perawatan armada dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan layanan transportasi massal yang telah berjalan di Medan saat ini masih membutuhkan subsidi cukup besar. Pendapatan yang dihasilkan, menurutnya, belum mampu menutup keseluruhan biaya operasional.
“Kalau sekarang saja pendapatan yang masuk masih jauh dibanding biaya operasional yang harus ditanggung, maka dengan tambahan sekitar 200 armada BRT tentu kebutuhan anggarannya akan semakin besar. Ini harus menjadi pertimbangan serius,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar proyek strategis tersebut tidak berujung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.
Di tengah rencana pembangunan transportasi modern tersebut, Lailatul juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan mendasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat, terutama banjir yang kerap melanda berbagai kawasan di Medan.
“Persoalan banjir masih menjadi keluhan utama warga di banyak wilayah. Jangan sampai perhatian pemerintah tersedot pada proyek besar, sementara masalah yang paling dirasakan masyarakat belum tertangani secara maksimal,” katanya.
DPRD berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat mengenai manfaat, risiko, hingga dampak jangka panjang proyek BRT. Menurut Lailatul, transparansi dan kajian yang komprehensif menjadi syarat penting agar investasi bernilai triliunan rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Medan, bukan sekadar menjadi proyek prestisius yang menyisakan persoalan baru di kemudian hari.
