Medan, ArmadaBerita.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyampaikan 11 poin tuntutan kepada pimpinan DPRD Kota Medan dalam audiensi di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Senin (20/7).
Audiensi dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky, dan diterima Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan, didampingi Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Zulkarnain, serta Anggota DPRD Agus Setiawan.
Dalam pertemuan itu, Cici Indah Risky menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan pimpinan DPRD. Ia berharap ke depan setiap aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD sebagai bentuk keterbukaan lembaga terhadap suara masyarakat.
Selain itu, HMI menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kota Medan, mulai dari maraknya aksi begal dan tawuran, tingginya peredaran narkoba, hingga rendahnya kesejahteraan guru honorer.
Menurut Cici, aksi kriminalitas seperti begal dan tawuran harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena semakin meresahkan masyarakat. HMI juga meminta penanganan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba yang disebut masih marak, khususnya di Kecamatan Medan Timur.
Di bidang pendidikan, HMI menilai kesejahteraan guru honorer perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan, kondisi yang dinilai tidak sebanding dengan pengabdian mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mengapresiasi kepedulian HMI terhadap berbagai persoalan di Kota Medan. Ia menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi sehingga seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai kewenangannya.
Terkait harapan agar Ketua DPRD menerima langsung setiap aksi mahasiswa, Wong menjelaskan bahwa seluruh pimpinan DPRD telah membagi tugas dalam menerima aspirasi masyarakat. Menurutnya, siapa pun pimpinan yang menerima massa aksi tetap mewakili lembaga DPRD.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian aspirasi mahasiswa sebelumnya telah dibawa ke DPR RI dan diserahkan kepada Badan Aspirasi Masyarakat melalui anggota DPR RI Adian Napitupulu agar mendapat tindak lanjut.
“Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar ditindaklanjuti,” tegas Wong.
Menanggapi hal itu, Ketua HMI Cabang Medan meminta dokumentasi penyerahan aspirasi ke DPR RI agar dapat disampaikan kepada anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wong turut menyinggung persoalan antrean BBM di Kota Medan. Ia mengaku pernah mendatangi Pertamina untuk menyampaikan keluhan masyarakat, namun belum berhasil bertemu dengan pihak yang berwenang. Meski demikian, komunikasi dengan anggota DPR RI terus dilakukan guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM.
Wong juga menyoroti proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Menurutnya, proyek pemerintah pusat tersebut seharusnya disertai koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Kota Medan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menegaskan DPRD tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan siap meneruskan setiap aspirasi kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait. Ia juga berharap setiap rencana aksi penyampaian pendapat dapat diberitahukan lebih awal sehingga pimpinan DPRD dapat menyesuaikan jadwal untuk menerima langsung para mahasiswa.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan ditutup dengan penyerahan dokumen berisi 11 poin tuntutan HMI Cabang Medan kepada pimpinan DPRD Kota Medan sebagai bahan tindak lanjut. (IM/Asn)
