Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Kota Medan mulai mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menargetkan validasi data terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) hanya dalam waktu satu bulan.
Langkah ini ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos untuk digitalisasi bansos Kota Medan, Senin (25/5/2026), di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia.
Menurut Rico, digitalisasi menjadi jalan keluar untuk mengatasi persoalan klasik bansos yang selama ini kerap diprotes masyarakat akibat dinilai tidak tepat sasaran.
“Masih sering muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa ada warga yang dianggap mampu justru menerima bantuan, sementara yang membutuhkan malah tidak mendapatkan. Ini terjadi karena data belum sepenuhnya valid dan transparan,” ujar Rico.
Ia menegaskan, penyaluran bansos ke depan tidak boleh lagi dipengaruhi faktor subjektivitas di tingkat lapangan. Seluruh proses harus berbasis data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan tidak boleh ada lagi data ‘like or dislike’. Semua penerima bantuan harus berdasarkan data riil dan terverifikasi,” tegasnya.
Kota Medan sendiri menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos nasional, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi. Pemerintah pusat menilai Medan memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan untuk menjalankan sistem tersebut.
Sebagai bagian dari percepatan, Pemkot Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur perangkat kelurahan, PKK, hingga elemen masyarakat. Mereka akan bertugas melakukan pendataan sekaligus verifikasi lapangan terhadap warga penerima bantuan.
Rico menetapkan target minimal setiap agen memvalidasi lima KK per hari. Dengan pola tersebut, seluruh data kependudukan ditargetkan rampung dalam satu bulan.
Dalam kesempatan itu, Rico juga menyoroti pentingnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi integrasi data bansos. Ia bahkan meminta seluruh lurah yang belum mengaktifkan IKD agar segera melakukannya.
Meski demikian, Rico mengakui proses validasi berpotensi memunculkan fakta baru mengenai jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial.
“Kalau ternyata masyarakat yang membutuhkan lebih banyak, itu realitas yang harus dihadapi secara jujur. Dengan data yang valid, pemerintah bisa mencari solusi yang tepat,” ujarnya.
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan proses registrasi, verifikasi biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima bansos dilakukan secara real-time dan lebih transparan.
“Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos nasional karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses layanan masyarakat.
Ia mengatakan aplikasi portal yang digunakan nantinya akan mempermudah registrasi, verifikasi, serta memastikan pembaruan data penerima manfaat dilakukan secara berkala. “Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif,” harap Didit.
