Medan, ArmadaBerita.Com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara hingga 28 Februari 2026 menunjukkan tren yang positif. Relaksasi kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk percepatan pemulihan pascabencana serta penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini dikemukakan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara), Nofiansyah (Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara), Belis Siswanto (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I), serta Dionysius Lucas Hendrawan (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II) dalam siaran persnya, Selasa (31/3/2026).
Disampaikan bahwa realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp3,84 triliun atau 9,21 persen dari target, tumbuh 27,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp12,78 triliun atau 20,39 persen dari pagu, meningkat signifikan sebesar 42,61 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara (Sumut) hingga akhir Februari tercatat sebesar Rp2,03 triliun atau 9,38 persen dari pagu, tumbuh 21,92 persen (yoy). Belanja pegawai mendominasi dengan realisasi Rp1,51 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, serta THR aparatur negara. Belanja barang mencapai Rp446,05 miliar, terutama untuk mendukung pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, pendidikan tinggi, layanan hukum, serta peningkatan daya saing industri.
Belanja modal juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga Februari 2026, realisasinya mencapai Rp73,15 miliar atau 2,26 persen dari pagu, melonjak hampir empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana ini digunakan untuk pembangunan prasarana strategis, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, serta penguatan sektor pendidikan.
Di sisi lain, penyaluran TKD mencapai Rp10,75 triliun atau 26,20 persen dari pagu, tumbuh 47,34 persen (yoy). Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,3 triliun. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik terealisasi Rp2,45 triliun, sementara Dana Bagi Hasil mencapai Rp967,69 miliar dan Dana Desa sebesar Rp34,52 miliar.
Percepatan penyaluran TKD didorong oleh kebijakan relaksasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan pemenuhan dokumen untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara.
Dukungan pembiayaan bagi UMKM juga menunjukkan tren positif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,24 triliun kepada 38.275 debitur. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp1,03 triliun, diikuti sektor perdagangan Rp815,09 miliar. Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp302,44 miliar kepada 44.451 debitur, dengan sektor perdagangan mendominasi hampir seluruh penyaluran.
Pada sisi penerimaan negara, penerimaan pajak hingga Februari 2026 mencapai Rp2,9 triliun atau 8,12 persen dari target tahunan dan tumbuh 33 persen secara tahunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp439,52 miliar atau 14,34 persen dari target. Bea masuk meningkat didorong impor pupuk, pakan hewan, dan residu mineral, sementara bea keluar mengalami kontraksi akibat penurunan harga CPO global. Penerimaan cukai juga menurun seiring turunnya produksi dan permintaan hasil tembakau serta minuman mengandung etil alkohol.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp469,89 miliar atau 18,48 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari layanan Badan Layanan Umum dan PNBP lainnya. Sementara PNBP dari sektor aset, piutang, dan lelang mencapai Rp7,6 miliar, didorong oleh kegiatan sewa aset negara, penjualan barang rampasan, serta pelaksanaan berbagai jenis lelang.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Februari 2026 menunjukkan momentum yang kuat. Sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan, percepatan belanja negara, relaksasi kebijakan TKD, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global.
