Medan, ArmadaBerita.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumatera Utara menjadi instrumen penjaminan daerah yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor prioritas.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar Jamkrida dapat berperan sebagai “mesin penjaminan daerah” yang membantu pelaku usaha yang selama ini sulit memperoleh kredit perbankan akibat keterbatasan agunan.
“Transformasi Jamkrida perlu dipercepat agar pelaku UMKM yang selama ini tergolong unbankable dapat menjadi bankable melalui skema pembagian risiko (risk sharing),” sebut Triyoga saat audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Medan, Selasa (28/7/2026).
Menurut Triyoga, percepatan tersebut perlu didukung penyempurnaan kelembagaan secara bertahap hingga siap beroperasi secara optimal. Selain itu, dukungan permodalan juga harus dijaga agar kapasitas penjaminan terus meningkat seiring kebutuhan pembiayaan dunia usaha.
Ia menambahkan, penguatan manajemen risiko, kepatuhan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, pengembangan produk penjaminan juga harus dilakukan secara selektif agar manfaat bagi UMKM tetap sejalan dengan kesehatan keuangan perusahaan.
OJK juga mendorong penguatan kolaborasi Jamkrida dengan Bank Sumut, BPR/BPRS, koperasi, organisasi perangkat daerah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna membangun ekosistem pembiayaan daerah yang lebih terintegrasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan dan rekomendasi strategis dari OJK agar berbagai persoalan di sektor jasa keuangan dapat ditangani secara efektif dan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Saya rasa pertemuan seperti ini dapat lebih intens kita lakukan. Pemprov Sumut membutuhkan masukan dan rekomendasi agar segala persoalan jasa keuangan yang ada di Sumut dapat terselesaikan dengan baik dan segala kebijakan dapat menyentuh langsung ke masyarakat,” kata Bobby.
Dalam kesempatan itu, Triyoga juga melaporkan bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Sumatera Utara masih terjaga dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin pada sektor perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian, hingga pasar modal. Bersama para pemangku kepentingan, OJK terus memperluas literasi dan inklusi keuangan melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).
