Medan, ArmadaBerita.Com
Jika menilik lebih dalam alokasi 2 persen dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil PEMDA, dan melihat skema kebijakan PEMDA dengan fokus kepada penyaluran BANSOS maupun pengendalian harga untuk jenis komoditas pangan tertentu seperti beras, upaya itu termaksud Pasar Murah memang akan membuat harga cenderung lebih murah dari harga pasar, namun tidak akan terdata secara langsung sebagai harga yang turut dimasukkan dalam perhitungan inflasi.
Demikian diutarakan Ekonom asal Sumut Gunawan Benjamin, MM ketika memberikan pandangannya mengenai pergerakan inflasi di Sumut kepada wartawan, Rabu (21/9/2022) siang.
Ketua Tim Pemantau Harga Pangan ini juga mengaku kerap menjadikan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Sumut sebagai sampel perhitungannya. Menurutnya, Pemprov Sumut beserta dinas terkait kerap melakukan intervensi pasar disaat suatu komoditas tertentu mengalami lonjakan kenaikan harga yang diluar kebiasaan.
“Seperti meredam gejolak harga cabai merah sebelumnya, atau rencana melakukan pasar murah untuk meredam sejumlah harga khususnya harga beras di tengah masyarakat pasca kenaikan harga BBM,” kata Gunawan.
Gunawan menegaskan bahwa jelas sekali upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumut memang akan membuat harga yang diterima pembeli menjadi lebih murah. “Namun, data harga yang diterima konsumen atau pembeli tersebut tidak lantas menjadi acuan perhitungan inflasinya. Karena koresponden untuk perhitungan inflasi ini tentunya sudah dimiliki oleh BPS,” terangnya.
Terlebih, lanjutnya, kebijakan tersebut sifatnya temporer. Pemda Sumut tidak selalu hadir mengintervensi selamanya, karena sangat bergantung kepada situasi dan kondisi tertentu. “Jadi kesinambungan data tidak akan tersedia dan tentunya tidak bisa dijadikan acuan sebagai perhitungan inflasi,” bilang Gunawan.
“Akan tetapi, secara tidak langsung upaya untuk meredam inflasi dengan operasi pasar ini berdasarkan hitungan saya akan mengurangi beban inflasi sekitar 0.2%. Jadi kalau di bulan September ini pemerintah Sumut tidak melakukan operasi pasar serta upaya penanggulangan dampak inflasi lainnya. Maka inflasi Sumut akan lebih besar dibandingkan dengan realisasinya,” ungkapnya.
“Saya menghitung inflasi di Sumut sejauh ini masih dikisaran 0.87% di bulan September. Nah jika PEMDA dibulan September ini tidak melakukan operasi pasar maupun BANSOS, maka inflasi SUMUT ada dikisaran 1% hingga 1.1%. Nah mengapa Bansos juga turut saya pertimbangkan sebagai salah satu faktor yang turut meredam inflasi,” jelas Gunawan.
Temuan dilapangan, beberapa Gunawan, menunjukan tidak semua masyarakat menengah kebawah mampu membeli kebutuhannya secara tunai. Karena Bansos masyarakat punya cash, dan membuat sebagian masyarakat menjadi tidak terlibat dalam pembentukan harga di pasar.
“Harga yang terbentuk dipasar itu mengacu kepada mekanisme pasar yang sempurna. Sehingga demandnya di pasar berkurang dan harga bisa melandai. Nah disitulah peran pasar murah serta BANSOS tadi secara tidak langsung juga turut menekan inflasi,” ujarnya.
Menuritnya, besaran inflasi di Sumut sendiri masih berpeluang berubah nantinya. Karena masih ada 10 hari kedepan. “Jadi operasi pasar memang perlu dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, meskipun sayangnya tidak akan banyak berperan langsung menekan inflasi secara signifikan,” pungkas Gunawan. (ASN)
