Program Pemulihan Sekolah Pascabanjir Bandang Dipertanyakan, Dinas Pendidikan Diminta Buka Mekanisme Swakelola
MADINA, ARMADABERITA — Program revitalisasi sekolah terdampak banjir bandang tahun anggaran 2026 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mulai menuai sorotan. Pelaksanaan program yang ditujukan untuk memulihkan fasilitas pendidikan tersebut diduga tidak sepenuhnya berjalan secara swakelola sebagaimana mekanisme yang seharusnya.
Dugaan itu disampaikan Ketua DPD LSM Tamperak Madina, M. Yakub Lubis alias Jambang Tabagsel. Ia mengaku menemukan informasi dari masyarakat di sekitar sejumlah sekolah penerima bantuan yang mengindikasikan adanya pihak ketiga atau pemborong yang ikut mengerjakan proyek revitalisasi.
Tak hanya soal pelaksanaan pekerjaan, LSM tersebut juga mempertanyakan dugaan adanya intervensi dalam pengadaan sejumlah kebutuhan sekolah, termasuk moubelair.
“Setelah kami konfirmasi beberapa warga yang ada di kawasan sekolah yang mendapat bantuan revitalisasi bencana tahun anggaran 2026 ini, ada beberapa nama pemilik perusahaan atau pemborong berkedok tukang yang mengerjakannya,” ujar Yakub kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Ia juga menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan penggunaan nama anak Bupati Madina dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Bahkan ada informasi pemborongnya menjual nama anak kandung bupati kepada pihak dinas,” lanjutnya.
Namun, hingga kini tudingan tersebut masih berupa informasi dan dugaan yang disampaikan pihak LSM dan belum mendapatkan pembuktian maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Pengadaan Moubelair Ikut Dipertanyakan
Sorotan berikutnya diarahkan pada pengadaan moubelair di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Siabu yang menjadi penerima program revitalisasi.
Yakub mengklaim, berdasarkan keterangan yang diperoleh timnya dari kepala sekolah bersangkutan, proses pembelanjaan moubelair dilakukan mengikuti arahan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Madina.
“Itu fakta pengakuan salah satu kepala sekolah kepada tim kami bahwa mereka mengikuti arahan Kabid Dikdas Madina dalam pembelanjaan moubelair revitalisasi itu,” katanya.
Menurut Yakub, informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Madina, terutama terkait batas kewenangan dinas dalam program yang menggunakan mekanisme swakelola.
“Artinya, ada dugaan keterlibatan atau intervensi pihak dinas. Belum lagi kita pertanyakan berapa persen V ke pihak dinas yang dibebankan kepada swakelola,” ujarnya.
Meski demikian, Yakub belum menunjukkan bukti terkait dugaan adanya pembebanan persentase tersebut. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan tersebut dapat diketahui berdasarkan fakta dan dokumen.
LSM: Jangan Sampai Program Bencana Jadi Ladang Korupsi
Yakub menilai program revitalisasi sekolah pascabencana harus diawasi secara ketat karena menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk kepentingan pemulihan fasilitas pendidikan.
Ia meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan.
“Jangan jadikan ini ladang korupsi. Kami meminta KPK turun langsung memeriksa Kadis dan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Madina, agar isu ini terang benderang. Kalau memang terbukti ada intervensi atau pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan atas dugaan yang disampaikan tersebut.
Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan Madina, Kabid Dikdas, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan, khususnya mengenai mekanisme swakelola, pengadaan moubelair, keterlibatan pihak ketiga, serta informasi mengenai dugaan penggunaan nama anak Bupati Madina.
