Tanggerang, ArmadaBerita.Com — Bonus demografi Indonesia menghadapi ujian serius. Di tengah harapan menjadikan generasi muda sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, sebanyak 19,44 persen pemuda berusia 15-24 tahun justru berada dalam kondisi tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment or Training/NEET).
Angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah. Jika tidak segera diatasi, besarnya populasi pemuda yang berada di luar pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan berpotensi membuat bonus demografi kehilangan momentumnya. Pemerintah pun mendorong perluasan akses keterampilan dan pengalaman kerja bagi generasi muda.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan persoalan tersebut harus dijawab dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi anak muda untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurut dia, tantangan semakin kompleks karena ketidakpastian ekonomi global turut menekan sektor industri dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Situasi itu membuat persaingan memasuki pasar kerja semakin ketat.
“Melalui program MagangHub, peserta memperoleh pengalaman kerja serta pendampingan dari mentor profesional di perusahaan maupun lembaga pemerintah,” ujar Afriansyah saat menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Banten, Jumat (4/9/2026).
Program MagangHub, kata Afriansyah, dirancang agar lulusan baru tidak hanya mengandalkan pengetahuan akademik. Peserta mendapatkan kesempatan mengenal langsung lingkungan profesional sekaligus memperoleh pendampingan dari mentor selama menjalani proses pemagangan.
Pemerintah berharap pengalaman tersebut menjadi modal bagi peserta untuk melangkah ke dunia kerja. Bahkan, pemagangan diarahkan bukan sekadar memberikan pengalaman, tetapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja setelah masa magang berakhir.
“Niat Presiden di Kementerian Ketenagakerjaan jelas. Setelah memperoleh pengalaman melalui proses magang, peserta diharapkan dapat terserap ke dunia kerja,” ungkapnya.
Selain pemagangan, Kemnaker mengembangkan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Masyarakat diberikan akses pembelajaran keterampilan dan sertifikasi secara gratis, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Afriansyah menilai mahasiswa harus ikut mengawal kebijakan ketenagakerjaan sekaligus menyumbangkan gagasan untuk menghadapi persoalan tenaga kerja yang semakin kompleks.
Ia menyebut mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kekuatan moral yang independen dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Aspirasi mahasiswa, menurutnya, akan semakin kuat apabila dibangun berdasarkan kajian ilmiah dan disampaikan secara objektif.
“Kalau gerakan mahasiswa ini murni, tidak ada unsur yang lain, silakan,” kata Afriansyah.
Ia pun mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak hanya menjadi kelompok yang piawai melontarkan kritik. Generasi muda, menurut Afriansyah, harus dipersiapkan menjadi pemimpin yang mampu mendengar, mencari jalan keluar, dan membangun kolaborasi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi rakyat.
“Saya ingin mahasiswa menjadi pemimpin yang tidak hanya pandai berdebat, tetapi mampu mendengar dan membangun jembatan kolaborasi demi menjaga persatuan NKRI,” pungkasnya. (*/Red)
