Medan, ArmadaBerita.Com – Sumatera tengah menyiapkan babak baru pembangunan regional. Untuk pertama kalinya dalam rangkaian Forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32, sepuluh provinsi di pulau ini akan duduk dalam satu meja untuk menyatukan arah pembangunan, memperkuat konektivitas, hingga membuka ruang kerja sama lintas daerah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Langkah tersebut akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama para gubernur se-Sumatera yang dijadwalkan ditandatangani dalam Rapat Kerja 10 Gubernur pada 9 September 2026 di Medan. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian forum IMT-GT ke-32 yang berlangsung 7–10 September 2026.
Kesepakatan itu bukan sekadar dokumen administratif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkannya sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan antardaerah, sehingga potensi ekonomi Sumatera dapat dikembangkan sebagai satu kawasan yang saling terhubung, bukan sebagai provinsi-provinsi yang bekerja secara terpisah.
Perencana Ahli Utama Bapperida Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan mengatakan, sepuluh gubernur akan menandatangani kesepahaman mengenai rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah. Kesepakatan tersebut sebelumnya telah diawali melalui pra-pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Sebanyak 10 Gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama terkait rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah,” ungkap Effendy saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (4/9/2026).
Sepuluh provinsi yang terlibat yakni Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Lampung. Jika kesepakatan ini berjalan efektif, koordinasi tersebut berpotensi membentuk satu kerangka pembangunan regional yang mencakup hampir seluruh koridor ekonomi Pulau Sumatera.
Ada alasan mengapa agenda tersebut dinilai penting. Persoalan konektivitas, distribusi pangan, perdagangan, investasi, pengelolaan lingkungan hingga mobilitas manusia tidak berhenti di batas administrasi provinsi. Ketika setiap daerah bergerak dengan prioritas masing-masing, peluang membangun rantai ekonomi yang lebih besar justru berisiko terpecah.
Karena itu, kesepakatan bersama tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pembangunan sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah provinsi juga didorong membangun kerja sama pada sektor-sektor yang memiliki kepentingan bersama dan berdampak lintas wilayah.
Ruang kerja sama yang disiapkan cukup luas. Mulai dari ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan agribisnis, hingga pariwisata regional dan ekonomi kreatif. Dengan basis komoditas yang berbeda-beda, koordinasi antardaerah diharapkan dapat membentuk rantai pasok yang lebih kuat dari hulu hingga hilir.
Agenda tersebut juga menyentuh sektor industri dan perdagangan. Pengembangan ekosistem industri, produk dan layanan halal, integrasi perdagangan, promosi investasi bersama serta penguatan konektivitas logistik dan transportasi antardaerah masuk dalam ruang lingkup kesepakatan.
Tak kalah strategis adalah sektor lingkungan dan ketahanan terhadap bencana. Kesepakatan tersebut mencakup kelestarian lingkungan hidup, mitigasi bencana serta ketahanan iklim. Isu ini menjadi semakin penting karena dampak bencana dan perubahan iklim kerap melintasi batas administratif dan membutuhkan respons bersama.
Di sisi lain, sepuluh provinsi juga diarahkan memperkuat pertukaran data, informasi, inovasi dan praktik baik. Transformasi digital serta pembangunan sistem data terpadu diharapkan menjadi fondasi agar pengambilan kebijakan antardaerah tidak lagi berjalan dengan data yang terpisah-pisah.
Mewakili Panitia Forum IMT-GT, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny A. Soekoer menilai posisi Sumut sebagai koordinator provinsi kerja sama IMT-GT di Indonesia memiliki arti penting. Menurutnya, kekuatan Sumatera perlu diintegrasikan agar prioritas pembangunan daerah dapat dibawa ke level kerja sama subregional bersama Malaysia dan Thailand.
“Sumut memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga infrastruktur konektivitas. Peran Sumut sebagai koordinator sangat krusial untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan seluruh provinsi di Sumatera,” kata Sonny.
Forum IMT-GT ke-32 dengan demikian tidak hanya menjadi panggung pertemuan pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand. Di Medan, forum tersebut juga menjadi ruang bagi Sumatera untuk merumuskan kepentingannya sendiri sebelum dibawa ke meja kerja sama ekonomi kawasan.
Pertemuan tingkat menteri dijadwalkan dihadiri para menteri perekonomian tiga negara, pejabat senior, pimpinan asosiasi bisnis serta ratusan pelaku usaha. (Asn)
