Medan, ArmadaBerita.Com – Ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara (Sumut) semakin menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain berisiko terhadap keselamatan masyarakat, rangkaian cuaca ekstrem, banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut mencatat 14 jenis potensi bencana berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sepanjang 1 Januari hingga 4 September 2026, cuaca ekstrem menjadi kejadian paling dominan dengan 127 kasus, disusul tanah longsor 86 kasus, banjir 73 kasus dan karhutla 46 kasus.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, cuaca ekstrem yang tercatat tersebut mencakup angin puting beliung hingga kekeringan. Tingginya frekuensi kejadian menunjukkan perlunya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, baik akibat kondisi basah maupun kering.
Karhutla menjadi salah satu ancaman yang mendapat perhatian serius. Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terbakar di Sumut telah mencapai 273,87 hektare yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
Sejumlah daerah dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, antara lain Samosir, Padang Lawas, Simalungun dan Labuhanbatu. BPBD Sumut memperkuat pengawasan sekaligus menyiapkan dukungan personel dan peralatan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran.
“Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah,” terang Tuahta dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (4/9/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Gubernur Sumut Bobby Nasution menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumut Tahun 2026.
Instruksi tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan. BPBD Sumut bahkan telah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk memperkuat penanganan bersama BPBD setempat.
Dari sisi kesiapan operasional, BPBD Sumut melakukan pemeliharaan rutin serta pengadaan armada secara bertahap setiap tahun. Penguatan sarana dan peralatan dilakukan agar respons terhadap kondisi darurat dapat berlangsung lebih cepat.
BPBD Sumut juga siap mendampingi pemerintah kabupaten dan kota dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi dan penyediaan logistik hingga dukungan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila status keadaan darurat telah ditetapkan.
Namun, penanganan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi. BPBD Sumut memperkuat mitigasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelajar serta masyarakat, sekaligus menyiapkan dokumen perencanaan untuk menghadapi berbagai potensi bencana.
Dokumen tersebut meliputi Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi telah berjalan, sedangkan Renkon untuk menghadapi bencana banjir sedang disiapkan.
Tuahta menegaskan, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Selain memperkuat kapasitas pemerintah daerah, BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik bagi organisasi dan kelompok masyarakat yang ingin mempelajari prosedur evakuasi serta langkah menghadapi kondisi darurat.
Dengan ratusan kejadian bencana yang tercatat sepanjang tahun berjalan dan hampir 274 hektare lahan terbakar, Sumut menghadapi tantangan besar untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah pun dituntut memastikan sistem peringatan dini, personel, peralatan, anggaran dan masyarakat berada dalam kondisi siap menghadapi risiko bencana.
