Jakarta, ArmadaBerita.Com — Transformasi ekonomi nasional yang didorong kebijakan hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau diproyeksikan menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja baru pada 2026. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, mulai dari dominasi pekerja informal hingga kesenjangan kompetensi tenaga kerja.
Gambaran tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan lanskap ketenagakerjaan abad ke-21 berlangsung sangat cepat dan dipengaruhi berbagai faktor global, seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Menurut kajian tersebut, salah satu peluang terbesar berasal dari hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang. Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru di berbagai sektor industri pengolahan.
Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah tenaga kerja pada sektor green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Angka tersebut didorong oleh perkembangan energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” katanya.
Meski peluang terbuka lebar, tantangan ketenagakerjaan nasional masih cukup besar. Outlook Ketenagakerjaan 2026 mencatat sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu diperkuat.
Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan dinamika baru. Munculnya berbagai pekerjaan berbasis platform digital memang membuka peluang kerja yang lebih luas, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Kajian tersebut menunjukkan hanya sekitar 50 persen tenaga kerja yang memiliki literasi digital pada tingkat dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri saat ini menuntut lebih dari 80 persen tenaga kerja memiliki kompetensi digital.
Di sisi lain, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Langkah yang ditempuh antara lain melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia serta menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.*
