Jakarta, ArmadaBerita.Com – Runtuhnya belasan tower transmisi di Sumatra Utara (Sumut) yang memicu pemadaman listrik di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya dinilai menjadi peringatan serius bagi ketahanan sistem kelistrikan nasional.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai insiden tersebut tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Apalagi, kejadian itu terjadi hanya beberapa pekan setelah sistem kelistrikan Sumatra mengalami gangguan besar yang menyebabkan pemadaman luas.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, peristiwa berulang dalam waktu berdekatan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar desain dan pemeliharaan jaringan transmisi nasional.
“Peristiwa ini mengekspos titik buta dalam kebijakan ketenagalistrikan kita, yakni ketidakmampuan infrastruktur kritis menghadapi cuaca ekstrem yang frekuensi dan intensitasnya terus meningkat akibat perubahan iklim,” sebut Fabby dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).
Kerusakan terjadi pada dua jalur transmisi utama di Sumatra Utara. Pada jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk, tiga tower dilaporkan roboh dan dua lainnya mengalami deformasi. Sementara pada jalur SUTT 150 kV Tebing Tinggi–Sei Rotan, enam tower roboh dan satu tower mengalami pembengkokan struktur.
Menurut IESR, insiden ini menjadi perhatian karena jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk merupakan bagian dari proyek strategis Tol Listrik Sumatra yang relatif baru dan mulai beroperasi pada 2019. Kerusakan pada aset yang belum berusia panjang menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat ketahanan infrastruktur terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Fabby menegaskan, cuaca buruk tidak dapat langsung dijadikan satu-satunya penyebab keruntuhan tower transmisi. Sebab, infrastruktur semacam itu pada dasarnya dirancang untuk menghadapi hujan lebat, petir, maupun angin kencang yang lazim terjadi di Indonesia.
“Yang harus dijawab adalah mengapa infrastruktur yang relatif baru dapat mengalami kerusakan beruntun ketika menghadapi kondisi cuaca tersebut,” katanya.
Karena itu, IESR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, melakukan audit dan investigasi teknis secara menyeluruh. Pemeriksaan dinilai perlu dilakukan secara independen untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan desain, kualitas material, maupun pelaksanaan konstruksi.
IESR menilai sedikitnya ada lima pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Mulai dari apakah cuaca saat kejadian memang melampaui parameter desain tower, kemungkinan kegagalan fondasi atau material, penyebab keruntuhan beruntun antar-tower, potensi kelalaian dalam desain maupun pemeliharaan, hingga kecukupan standar desain infrastruktur ketenagalistrikan nasional dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Menurut lembaga tersebut, insiden di Sumatra Utara menjadi bukti bahwa ketahanan jaringan transmisi atau grid resilience harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Hal ini semakin penting mengingat Indonesia tengah bersiap mengintegrasikan kapasitas energi terbarukan dalam skala besar ke dalam sistem kelistrikan nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Tanpa jaringan transmisi yang tangguh, target percepatan transisi energi berisiko menghadapi hambatan serius. Karena itu, IESR mendorong pemerintah membentuk tim investigasi independen, melakukan audit nasional terhadap jaringan transmisi, serta menyusun strategi nasional ketahanan jaringan listrik yang memasukkan aspek perubahan iklim sebagai indikator kinerja utama sistem ketenagalistrikan.
“Pertanyaan krusialnya bukan lagi mengapa cuaca buruk terjadi, melainkan mengapa sistem transmisi kita tidak mampu bertahan saat gangguan itu muncul. Investigasi harus mengurai akar persoalan teknis, kelembagaan, hingga komitmen investasi yang selama ini membuat sistem kelistrikan berada dalam kondisi rentan,” ujar Fabby.
