Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2026 dengan mengalokasikan anggaran jumbo mencapai Rp1,37 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mempercepat konektivitas antar wilayah, membuka akses daerah terisolir, hingga memperkuat penanganan infrastruktur pascabencana.
Langkah ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan total anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada tahun ini mencapai Rp1.372.497.925.000.
“Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan Proyek Strategis Daerah (PSD), hingga penanganan infrastruktur lainnya,” kata Chandra dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026).
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp672,22 miliar dialokasikan untuk mendukung program PHTC melalui 52 kegiatan utama. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan, pembangunan turap dan bronjong di 17 titik, hingga pembangunan serta perbaikan jembatan.
Sementara itu, dukungan terhadap Proyek Strategis Daerah (PSD) digelontorkan sebesar Rp320,2 miliar. Anggaran tersebut dipakai untuk membuka ruas jalan baru menuju kawasan strategis dan wilayah yang selama ini masih terisolir.
“Melalui program PHTC dan PSD, tahun ini ada 141 kilometer jalan yang akan dibangun di Sumatera Utara,” ujar Chandra.
Pemprov Sumut juga memberi perhatian pada pemulihan infrastruktur terdampak bencana. Untuk sektor ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp137 miliar yang digunakan untuk pembangunan turap dan bronjong di 19 titik, rehabilitasi jembatan, pembangunan box culvert, hingga penggantian lantai jembatan.
Tak hanya itu, pembangunan wilayah afirmasi di Kepulauan Nias turut mendapat porsi anggaran Rp83,87 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.
Di luar itu, Pemprov Sumut juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16,2 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer. Adapun tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143 miliar disiapkan untuk pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer serta pembangunan turap dan bronjong.
Menurut Chandra, pembangunan infrastruktur di Sumut masih menjadi pekerjaan besar mengingat tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini baru mencapai 74,12% atau sekitar 3.006 kilometer. Sisanya, sekitar 25,88%, masih berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat.
“Pembangunan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Selain fokus pada jalan dan jembatan, Pemprov Sumut juga memperkuat pembangunan infrastruktur dasar melalui sektor keciptakaryaan. Salah satunya melalui penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.
Pemprov juga mengalokasikan Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara dengan target tambahan kapasitas pengelolaan mencapai 100 meter kubik.
