Medan, ArmadaBerita.Com – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (18/5/2026). Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di lima daerah pemilihan (dapil) disampaikan secara terbuka, mulai dari persoalan banjir, infrastruktur jalan dan drainase yang rusak, pelayanan publik yang belum optimal hingga bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut menjadi forum penyampaian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD Kota Medan saat melaksanakan reses pada 21–23 Februari 2026 lalu. Seluruh hasil reses nantinya akan dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Kota Medan tahun 2027.
Laporan hasil reses Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Baru dan Medan Barat dibacakan oleh Robi Barus. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Reses merupakan sarana komunikasi dan sambung rasa antara anggota DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam pelaksanaan reses ini kami mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, penanganan banjir, pelayanan publik hingga persoalan sosial lainnya,” sebut Robi Barus.
Ia mengatakan, persoalan banjir dan buruknya sistem drainase menjadi keluhan paling dominan di wilayah Dapil I. Warga di sejumlah kawasan Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Barat meminta normalisasi drainase, pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan parit hingga pembangunan infrastruktur yang selama bertahun-tahun belum tersentuh pembangunan.
Warga Jalan Sejahtera Medan Petisah, misalnya, meminta drainase di lingkungannya dibersihkan karena banyak penyumbatan yang menyebabkan genangan air, bau busuk dan munculnya nyamuk. Warga Jalan Zainul Arifin juga meminta peningkatan layanan air bersih.
Selain itu, warga Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru meminta penutupan parit di sepanjang trotoar karena beberapa balok penutup parit hilang sehingga membahayakan pejalan kaki. Permintaan pengaspalan jalan lingkungan juga datang dari warga Kelurahan Pulau Brayan Kota, Medan Barat.
Berbagai persoalan serupa juga disampaikan warga Medan Helvetia yang mengeluhkan banjir akibat buruknya drainase dan penimbunan lahan perumahan. Warga Jalan Perkutut Gang Mawar mengaku kawasan mereka kini selalu banjir setelah adanya penimbunan lahan.
“Dulu daerah kami tidak pernah banjir, tetapi sekarang setiap hujan rumah warga selalu tergenang,” demikian aspirasi warga yang disampaikan dalam laporan reses.
Keluhan lain datang dari warga Jalan Matahari I, Jalan Gaperta Gang Swadaya hingga Jalan KL Yos Sudarso yang meminta normalisasi drainase, pengaspalan jalan dan pembangunan saluran air agar lingkungan mereka tidak lagi tergenang saat hujan deras.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, warga juga mengeluhkan pelayanan publik dan bantuan sosial yang dinilai belum merata. Sejumlah warga meminta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia dan bantuan pendidikan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
“Persoalan bantuan sosial yang belum merata, pelayanan publik yang masih belum prima serta program kerja OPD yang tidak tepat sasaran menjadi perhatian masyarakat,” beber Robi Barus.
Sementara itu, laporan hasil reses Dapil 2 dibacakan oleh Tia Ayu Anggraini. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami meminta Pemerintah Kota Medan melalui Bappeda agar lebih membangun sinergitas dalam mengakomodir hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan program pembangunan,” ujar Tia Ayu Anggraini.
Menurutnya, hasil reses harus benar-benar menjadi dasar penyusunan program pemerintah agar pembangunan lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“OPD terkait juga harus segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidangnya demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Laporan Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Deli dibacakan oleh Doli Indra Rangkuti. Dalam penyampaiannya, Doli menyebutkan bahwa persoalan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, penanganan banjir dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kami telah mendengar dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait dampak ekonomi yang terjadi di hampir seluruh sektor, kebutuhan infrastruktur, penanganan banjir hingga persoalan narkoba yang masih menjadi perhatian serius masyarakat,” papar Doli.
Ia berharap seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Medan ke depan.
Laporan Dapil 4 dibacakan oleh Fauzi. Ia menyebut masyarakat di wilayahnya masih mengeluhkan bantuan sosial yang belum tepat sasaran, pelayanan publik yang belum maksimal serta program kerja OPD yang belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Persoalan bantuan sosial yang belum merata, pelayanan publik yang belum prima dan program kerja OPD yang tidak tepat sasaran masih menjadi keluhan masyarakat di Dapil IV,” kata Fauzi.
Selain itu, masyarakat juga meminta normalisasi sungai, pengawasan harga bahan pokok dan peningkatan keselamatan lingkungan permukiman, termasuk pemasangan pembatas pengaman di sejumlah titik rawan.
Sementara hasil reses Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang dan Medan Tuntungan dibacakan oleh H. Iswandi Ramli. Diantara poin-poin keluhan masyarakat di Dapil 5 juga meliputi permintaan masyarakat tentang perbaikan drainase, hingga pelayanan publik yang belum optimal.
Ia mengatakan seluruh hasil reses akan menjadi bagian penting dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kami berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah dan diprioritaskan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” harap Iswandi Ramli.
Menanggapi berbagai laporan hasil reses tersebut, Wali Kota Medan, Rico Waas menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan DPRD menunjukkan masyarakat masih membutuhkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar.
“Kita dapat melihat bahwa berbagai masukan yang dihimpun dalam pelaksanaan reses masih didominasi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perekonomian serta persoalan sosial lainnya,” ungkap Rico Waas.
Menurutnya, tantangan pembangunan Kota Medan saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Hubungan antara eksekutif dan legislatif bukan sekadar hubungan formal kelembagaan, tetapi merupakan kemitraan strategis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Rico juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar merespons cepat seluruh hasil reses yang telah disampaikan DPRD.
“Saya meminta seluruh OPD menanggapi secara serius dan cepat berbagai laporan masyarakat yang disampaikan DPRD. Jangan dianggap hanya sebagai laporan biasa, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret, baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” tegasnya.
Ia memastikan Pemerintah Kota Medan akan mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat sesuai kewenangan daerah, prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Menutup rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan berharap seluruh hasil reses yang telah disampaikan anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5 dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan secara optimal, tepat sasaran dan berkesinambungan.
“Kami berharap hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 ini dapat ditindaklanjuti secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wong Chun Sen Tarigan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama pelaksanaan reses harus diwujudkan dalam bentuk program pembangunan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat Kota Medan yang telah dihimpun dapat diwujudkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang nyata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas dan merata,” tutupnya.
