Medan, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah sepanjang tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut, Senin (30/3/2026). Dalam pemaparannya, Bobby menekankan kemajuan signifikan pada pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Bobby menjelaskan, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil positif. Persentase penduduk miskin turun sebesar 0,63 poin, dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa dari kategori miskin.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Pada 2025, angka partisipasi mencapai 72,29 persen, naik dari 71,36 persen pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara turut mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir. Terjadi peningkatan sebesar 8,60 persen, yaitu dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025 atau sebesar 7,76 persen,” ujar Bobby dalam rapat paripurna DPRD Sumut.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut pada 2025 ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi mencapai Rp12,27 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau sekitar 92 persen.
Menurut Bobby, penggunaan anggaran difokuskan pada efisiensi dan efektivitas untuk mendukung program prioritas daerah. “Belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai prioritas yang diharapkan dapat memberikan program-program prioritas daerah,” katanya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
