Armadaberita.com, Samosir — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (28/1/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan demi arah pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba, Kabag Ops Polres Samosir Eduar, Pabung Kodim 0210/TU G. Sebayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Samosir.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara adil di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan karakteristik geografis masing-masing daerah. Menurutnya, kondisi wilayah Samosir yang beragam, termasuk kawasan pertanian berbukit, tidak bisa disamakan dalam perencanaan kebijakan pembangunan.
“Pemerataan pembangunan harus menyentuh seluruh wilayah dan dilakukan secara berkelanjutan. Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga pendekatannya juga harus berbeda,” ujar Ariston.
Ia menekankan pentingnya menampung seluruh aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Ariston berharap forum konsultasi ini menghasilkan masukan yang konstruktif untuk mendukung pencapaian visi RPJMD Kabupaten Samosir 2025–2029 serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Ariston menegaskan bahwa kualitas dan dampak program pembangunan tidak boleh menurun. Ia meminta agar akselerasi pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui berbagai sektor potensial, seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, dengan terlebih dahulu memetakan potensi unggulan di setiap wilayah.
“Kita harus membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba menilai penyusunan Ranwal RKPD harus benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dan agenda reses DPRD. Ia mengingatkan bahwa tantangan efisiensi anggaran pada 2025 serta berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat pada 2026 menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menetapkan kebijakan anggaran.
“Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan harus tetap menjadi perhatian. Masyarakat harus tetap merasakan kehadiran pemerintah meskipun dengan anggaran yang terbatas,” ujar Sarhockel.
Dukungan terhadap perencanaan pembangunan yang matang juga disampaikan oleh Polres Samosir dan Kodim 0210/TU. Keduanya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bapperida Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata, menjelaskan bahwa fokus pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2027 akan diarahkan pada empat prioritas utama. Keempatnya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam, peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Forum konsultasi publik ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penyusunan RKPD 2027 yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Samosir.
