Meningkatkan Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas

Share

Medan, Armada berita – Bawaslu Sumut menggelar kegiatan sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas. Acara digelar di Hotel Antares Medan, Rabu (31/1/24) dengan menghadirkan 40 penyandang disabilitas dan 10 pendamping. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Suhadi Sukendar Situmorang, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Sumut.

Dalam kegiatan ini, Muhammad Yusuf, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumut, dan Ahmad Fauri, Dosen UIN Sumatera Utara mengambil peran sebagai narasumber.

Ahmad Fauri mengajukan permintaan kepada Bawaslu Sumut agar menyediakan kuota/formasi bagi penyandang disabilitas sebagai komisioner Bawaslu. Sementara itu, Muhammad Yusuf membahas ragam disabilitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi saat pemilu

Muhammad Yusuf, Ketua PPDI Sumut memaparkan beragam persoalan yang dihadapi disabilitas di tiap pemilu.

Solusi yang diajukan oleh PPDI Sumut mencakup percepatan pengesahan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di setiap instansi pemerintah juga diusulkan untuk memudahkan akses informasi.

Selain itu, pendampingan khusus dari keluarga saat momentum pemilu direkomendasikan, dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas diusulkan melalui pembuatan Tempat Pemungutan Suara yang mudah dijangkau dan ramah terhadap semua jenis disabilitas.

Yusuf menjelaskan, beberapa masalah aksesibilitas yang sering terjadi dalam pemilu juga menjadi sorotan PPDI Sumut, seperti ketidakakuratan pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ketersediaan alat bantu coblos yang belum ramah terhadap pemilih tunanetra.

Ahmad Fauri Dosen UIN Sumatera Utara memberikan materi pada saat acara sosialisasi pemilu bagi disabilitas.

PPDI Sumut menyarankan beberapa cara untuk mengakomodir pemilih disabilitas, termasuk sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu ad hoc. “Kami siap sedia dilibatkan sebagai relawan pemilu dan agen demokrasi di komunitas disabilitas,” imbuhnya.

Yusuf berharap, apa yang telah dibahas dalam kegiatan sosialisasi tersebut, termasuk langkah-langkah yang telah dipaparkan soal urgensi aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, bisa menjadi perhatian Bawaslu. “Kami berharap Bawaslu bekerja serius mengawasi penyelenggaraan pemilu demi memastikan partisipasi penuh dan hak-hak disabilitas terpenuhi dengan baik,” pungkasnya. (Dewa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *