Jakarta, ArmadaBerita.Com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses masyarakat. Layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan layanan pasar kerja menjadi fokus utama untuk memastikan pekerja memperoleh manfaat secara optimal.
Menurut Yassierli, layanan tersebut harus tersedia secara cepat, mudah, dan responsif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian serius seluruh jajaran Kemnaker.
“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak ingin masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” kata Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menilai, gangguan layanan publik bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan. Dalam situasi ekonomi yang masih menghadapi tekanan, negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau.
Karena itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki pola kerja internal agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan bahwa satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga pembenahan harus dilakukan secara bersama.
“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, Yassierli juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Pembenahan internal, menurutnya, perlu dilakukan seiring dengan dinamika global yang terus berubah, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di sejumlah negara.
Ia menegaskan, tantangan tersebut tidak boleh menurunkan kualitas layanan publik. Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja, tetap dapat mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.
Dengan penguatan koordinasi dan perbaikan sistem layanan, Kemnaker diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih andal serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
