Jakarta, ArmadaBerita.Com – Pemerintah mulai mengandalkan data ketenagakerjaan secara lebih tajam untuk memastikan kebijakan pasar kerja tidak salah sasaran. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau skill mismatch.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dapat digunakan untuk membaca kondisi pasar kerja sekaligus mengidentifikasi persoalan ketenagakerjaan secara lebih presisi.
Menurut dia, data tersebut penting untuk mengetahui apakah kompetensi lulusan pendidikan telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Informasi itu selanjutnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program pelatihan, pemagangan hingga kebijakan transisi dari pendidikan ke dunia kerja.
“Dengan data yang akurat, kita dapat merancang kebijakan spesifik berupa School-to-Work Transition atau transisi dari pendidikan ke dunia kerja melalui Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi,” kata Yassierli dalam Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Data Sakernas untuk Kebijakan Ketenagakerjaan, Rabu (9/9/2026).
Yassierli menjelaskan, pemanfaatan Sakernas tidak berhenti pada pemotretan kondisi tenaga kerja. Data tersebut juga dapat digunakan untuk memantau pasar kerja secara terintegrasi dengan platform SIAPkerja, mendiagnosis persoalan ketenagakerjaan, serta menghitung kebutuhan tenaga kerja dan menentukan intervensi program.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat mengarahkan program ketenagakerjaan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menjadi penting di tengah perubahan kebutuhan industri yang berlangsung cepat dan berpotensi membuat keterampilan tenaga kerja tidak lagi relevan dengan permintaan pasar.
Menaker juga meminta Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker lebih responsif dalam mengolah dan memanfaatkan data yang tersedia.
Ia menilai data ketenagakerjaan memiliki nilai strategis karena dapat menjadi basis argumentasi dalam penyusunan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini suatu kenyataan bahwa data adalah komoditas yang sangat mahal dan bernilai tinggi,” ujar Yassierli.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen BPS dalam menyediakan statistik ketenagakerjaan yang berkualitas.
BPS, kata Amalia, terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta International Labour Organization (ILO) Jakarta agar data yang dihasilkan mampu memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data statistik bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi utama untuk memahami persoalan, mengidentifikasi tantangan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Amalia.
Bagi pemerintah, pemanfaatan Sakernas pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan statistik mengenai jumlah pekerja atau pengangguran. Data tersebut diarahkan menjadi alat untuk membaca kebutuhan pasar kerja, mengantisipasi kesenjangan kompetensi, dan memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha serta pencari kerja. (*/Red)
