Medan, ArmadaBerita.Com
Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
“Per 31 Mei 2023, OJK KR5 Sumbagut telah melaksanakan 41 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 9.500 orang peserta di wilayah Sumatera Utara,” terang Kepala OJK KR5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi, Jum’at (16/6/2023).
Dari gencarnya edukasi dan literasi yang dilakukan, OJK mencatat telah menerima 2.989 permintaan layanan dari masyarakat Sumatera Utara sejak awal Januari hingga 31 Mei 2023. Termasuk di dalamnya 375 pengaduan.
“Dari pengaduan tersebut, sebanyak 141 merupakan pengaduan terkait perbankan, 120 merupakan pengaduan asuransi, 62 terkait dengan perusahaan pembiayaan, 45 terkait dengan fintech P2P lending yang berizin dan sisanya merupakan layanan IKNB lainnya dan sektor pasar modal,” jelas Bambang.
Di sisi lain, OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan Sumatera Utara.
Dalam rangka menggerakkan roda pembangunan serta mengembangkan keuangan inklusif di desa secara masif guna meningkatkan perekonomian masyarakat, TPAKD Sumatera Utara telah menetapkan 7 desa wisata dalam piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa wisata.
Beberapa wilayah desa wisata itu terdiri dari Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sisarahili di Kabupaten Nias Utara, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang.
OJK bersama dengan TPAKD, pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah terkait telah melaksanakan focus group discussion (FGD) di 7 desa wisata tersebut dalam rangka melakukan profiling demografi, kondisi keuangan, potensi wisata, fasilitas dan pelaku UMKM.
“Total pembiayaan perbankan yang telah disalurkan kepada masyarakat di 7 desa wisata pada triwulan I-2023 mencapai Rp6,2 miliar (1.246 debitur) yang dilakukan berdasarkan dokumen Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh OJK,” rinci Bambang.
Pada tahapan selanjutnya, Bambang menegaskan, OJK KR5 akan terus berkomitmen melanjutkan implementasi program kerja Ekosistem Keuangan Inklusif di desa wisata melalui penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi penyaluran KUR bagi pelaku UMKM, business matching, serta pendampingan kepada masyarakat desa secara bersama-sama dengan OPD terkait, dan industri jasa keuangan. (ASN)
