Jakarta, ArmadaBerita.Com
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan, pada tahun 2024 ini dari 12 Januari 2023 terdapat aliran fortofolio asing ke tanah air sejumlah Rp 15,319 triliun. Masuknya aliran fortofolio itu terdiri dari aliran masuk ke SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp 2,58 triliun, saham atau obligasi lainnya Rp 0,4 triliun, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 6,89 triliun.
Hal itu dikemukakan Perry Warjiyo pada Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 2024 di Jakarta, Selasa (30/1/2024). Kegiatan ini juga disiarkan secara live di melalui kanal media sosial (Youtube) Bank Indonesia.
Dengan masuknya aliran fortofolio asing tersebut, Gubernur BI meyakini nilai tukar rupiah di paroh kedua tahun 2024 akan stabil bahkan menguat. Dimana nilai tukar rupiah hingga akhir Desember 2023 menguat di 1,1 persen year on year. Penguatan ini yang menurut Gubernur BI didukung oleh kebijakan BI dan masuknya aliran fortofolio asing.
“Kedepannya kami akan usahakan nilai rupiah stabil bahkan akan ada kecenderungan menguat khususnya di paroh kedua di tahun 2024,” kata Perry Warjiyo yang turut dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Dikatakannya hal itu juga didukung dengan meredanya ketidakpastikan pasar keuang global, kecenderungan penurunan year obligasi negara-negara maju termasuk US Treasury (Sekuritas Treasury Amerika Serikat) dan menurunnya tekanan penguatan dolar Amerika Serikat.
“Penguatan ini juga didukung oleh tragedi oprasi moneter yang kami lakukan yang pro market dalam rangka menjaga aliran masuk portofolio asing dan pendalaman pasar uang,” jelas Perry Warjiyo.
Selain itu, paparnya, berkat koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia, terutama diperkuat khususnya juga dalam konteks implementasi instrumen penempatan valas, devisa hasil ekspor sumber daya alam yang sejalan dengan implementasi pemerintah nomor 36 Tahun 2023.
Dalam hal tersebut, juga disampaikan bahwa inflasi selama tahun 2023 menurun dan terjaga dalam kisaran 3 plus minus 1 persen (3±%). Sebagaimana diketahui pada Desember 2023 inflasi tercatat 2,61 persen.
Penurunan inflasi juga di jumlah komponen-kompenen utama, termasuk inflasi inti 2023 terjaga rendah yaitu sebesar 1,8 persen, dipengaruhi konsentrasi kebijakan moneter BI yang terus pro stability serta sinergi erat kebijakan bank indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga didukung oleh kordinasi dari TPIP dan TPID termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Kedepan tentu saja dari Rakor TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) juga kami menyakini bahwa inflasi tahun 2024 ini akan terjaga pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (2,5±%) dengan koordinasi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk konsisesi kebijakan moneter kami dan juga koordinasi GNPIP,” sebutnya.
Berkaitan dengan itu, dalam koordinasi KSSK ini Perry Warjiyo menyampaikan terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. “Dalam hal ini kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas yang kami sering sebut denga pro stability,” ungkapnya.
Sementara kebijakan makroprodensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan diteruskan untuk diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi progroud.
Bank Indonesia juga terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi yang berasal dari barang-barang import dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasa global.
Kebijakan ini dapat dilakukan melalui:
1. Intervensi di pasar valuta asing dengan fokus pada transaksi spot domestik non delivery forward maupun juga pembelian SBN dari pasar sekunder.
2. Penguatan strategi oprasi moneter yang pro market untuk efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Suku Valas Bank Indonesia (SVBI).
3. Penguatan koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
“Itulah gambaran dari kebijakan moneter yang pro stability. Pertama, Mempertahankan BI Rate. Kedua, Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga, Oprasi moneter yang pro market di barengi dengan penguatan kordinasi dengan pemerintah,” pungkas Gubernur BI Perry Warjiyo. (ASN)
