Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya menjadikan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai arah utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Konsep ini dinilai menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis laut tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan.
Komitmen tersebut diperkenalkan kepada masyarakat melalui partisipasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara dalam ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50, Jumat (17/7/2026), dengan menampilkan berbagai program prioritas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Sabar Jaya Telaumbanua melalui petugas stan, Reza, didampingi Hega, menjelaskan bahwa Ekonomi Biru merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan perlindungan lingkungan laut sebagai satu kesatuan.
“Ekonomi Biru bukan sekadar meningkatkan hasil laut, tetapi memastikan sumber daya kelautan tetap produktif dan lestari sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang,” terang Reza.
Dalam implementasinya, DKP Sumut terus memperluas kawasan konservasi laut guna menjaga keanekaragaman hayati sekaligus melindungi habitat berbagai spesies penting. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur agar eksploitasi sumber daya tidak melebihi kemampuan alam untuk pulih.
Tidak hanya itu, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan juga menjadi fokus utama. Model budidaya yang ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tanpa menimbulkan tekanan baru terhadap ekosistem laut.
Sebagai bagian dari implementasi Blue Economy, pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus diperkuat untuk mencegah kerusakan lingkungan, alih fungsi ruang laut yang tidak sesuai, serta aktivitas yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir. Pemerintah juga menggalakkan aksi pengurangan dan pembersihan sampah plastik di laut sebagai langkah nyata mengatasi pencemaran yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Reza, Sumatera Utara memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Selain perikanan tangkap, provinsi ini menyimpan peluang pengembangan budidaya perikanan modern, pariwisata bahari, hingga berbagai usaha ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kekayaan wilayah pesisir.
Dengan garis pantai yang panjang serta posisi strategis di Selat Malaka dan Samudra Hindia, Sumatera Utara dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi kelautan nasional apabila dikelola melalui prinsip-prinsip keberlanjutan.
“Potensi kelautan Sumut sangat besar. Melalui penerapan konsep Ekonomi Biru, sektor ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut agar tetap memberikan manfaat jangka panjang,” ungkap Reza.
Melalui keikutsertaan dalam PRSU ke-50, DKP Sumatera Utara berharap pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut semakin meningkat. Dukungan publik dinilai menjadi faktor penting agar transformasi menuju ekonomi kelautan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan dapat terwujud, sekaligus memperkuat kontribusi sektor kelautan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Dns/Red)
