SAMOSIR, ARMADABERITA — Pemerintah Kabupaten Samosir mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC Tahap II di wilayah Sungai Toba Asahan dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Operasi tersebut menjadi salah satu langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan sekaligus mengoptimalkan potensi hujan untuk menjaga ketersediaan air dan elevasi Danau Toba.
OMC Tahap II resmi dimulai pada Senin (21/9/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama 25 hari hingga 15 Oktober 2026. Sasaran operasi mencakup wilayah perairan dan DTA Danau Toba.
Pembukaan OMC berlangsung di Terminal II Bandar Udara Silangit dan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Perum Jasa Tirta I (PJT I), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), serta sejumlah pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk mengatakan, Pemkab Samosir mendukung pelaksanaan OMC sebagai bagian dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
Menurut Sarimpol, ketersediaan air tidak hanya berkaitan dengan kepentingan sektor tertentu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan di kawasan Danau Toba.
“Kami mendukung pelaksanaan OMC ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar bersama dalam menjaga ketersediaan air dan mengantisipasi dampak kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan kekeringan. BPBD Samosir siap mendukung koordinasi dan penyampaian informasi kondisi di lapangan, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu,” ujar Sarimpol.
Ia mengatakan, penanganan risiko bencana dan dampak perubahan kondisi cuaca membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, BPBD Samosir terus mendorong koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
“Kesiapsiagaan harus dibangun bersama. Informasi mengenai kondisi di lapangan perlu disampaikan secara cepat agar dapat menjadi dasar bagi langkah mitigasi yang tepat,” katanya.
Pelaksanaan OMC tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya yang dilaksanakan pada April 2026. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan BMKG telah mengantisipasi potensi fenomena El Nino sejak awal tahun melalui pemantauan kondisi iklim dan cuaca.
Menurut Budi, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan OMC untuk menjaga ketersediaan air, terutama di wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya air Danau Toba.
“Pelaksanaan OMC tidak hanya menjadi kerja sama antara PJT I dan BMKG, tetapi juga membutuhkan kolaborasi semua pihak. Apabila ada daerah yang mengalami kekeringan, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas operasi,” kata Budi.
Ia mengatakan, OMC sebelumnya pada April telah memberikan tambahan air yang cukup signifikan. Pada tahap kedua, BMKG kembali mengoptimalkan kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan yang memungkinkan dilakukan penyemaian sesuai perkembangan cuaca di lapangan.
Budi berharap operasi tersebut dapat berjalan optimal sehingga ketersediaan air baku di wilayah Toba dan sekitarnya tetap terjaga.
Sementara itu, VP Regional II Perum Jasa Tirta I M. Luckmanul Chakim mengatakan OMC merupakan salah satu upaya menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut dia, menjaga ketersediaan air memiliki kaitan dengan ketahanan pangan dan energi.
“Tujuan dari OMC ini adalah mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan, dan tidak lupa mendukung ketahanan energi yang pada ujungnya nanti mendukung pertumbuhan industri hilirisasi program pemerintah,” ujar Luckmanul.
Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milfan Rantawi menambahkan, operasi modifikasi cuaca menyasar DTA dan perairan Danau Toba. Salah satu tujuannya adalah menjaga ketersediaan air sekaligus mempertahankan elevasi Danau Toba pada kisaran 902,04 meter.
Dari sisi sektor energi dan industri, perwakilan manajemen PT INALUM menyampaikan bahwa ketersediaan air memiliki peran penting bagi masyarakat, pertanian, kegiatan produksi, serta sektor energi.
Karena itu, OMC dipandang sebagai salah satu upaya bersama untuk mengoptimalkan potensi hujan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem Danau Toba.
Tantangan ketersediaan air, menurut pihak INALUM, tidak dapat ditangani oleh satu institusi. Diperlukan koordinasi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, lembaga meteorologi, dunia usaha, dan masyarakat.
Pembukaan OMC Tahap II tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel TP Sitanggang.
Hadir pula Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara, kepala pelaksana BPBD kabupaten di kawasan Danau Toba, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Bandara Silangit, tim pelaksana OMC, serta sejumlah mitra terkait.
Bagi Pemkab Samosir, keterlibatan dalam koordinasi OMC menjadi penting karena wilayah Samosir berada di kawasan Danau Toba dan memiliki keterkaitan langsung dengan ekosistem serta pemanfaatan sumber daya air danau.
Pelaksanaan OMC Tahap II diharapkan tidak hanya menjadi langkah teknis untuk menghadapi potensi kekeringan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga ketahanan air di kawasan Danau Toba.
Dengan operasi yang berlangsung hingga 15 Oktober 2026, optimalisasi potensi hujan diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, energi, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada ekosistem Danau Toba.
